Evaluasi Kinerja OPD Pemkab Berau

Rapat koordinasi OPD bersama Bupati Berau Muharram di Bidukbiduk. (FERY SETIAWAN) BIDUKBIDUK, DISWAY - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dilaksanakan di aula kantor camat Bidukbiduk, Kamis (14/11) pukul 20.30 Wita. Rakor yang dilaksanakan ini merupakan bagian dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah menjelang akhir tahun. Melalui rakor ini, diharapkan dapat mengenjot program-program pembangunan yang telah disusun masing-masing OPD sehingga dapat terealisasi penuh. Asisten II Setkab Berau, Mansyah Kelana dalam laporan, menyampaikan bahwa rakor yang digelar ini sebagai bagian dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah berjalan baik dari kegiatan fisik maupun keuangan. Lanjutnya, hingga terjadi peningkatan kinerja dari seluruh OPD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan program-program pembangunan dalam visi dan misi pemerintah daerah. “Sejauh ini ada 10 OPD yang realisasi tertinggi dan terendah. Di sini kita bahas apa saja kendala yang dihadapi sehingga target di akhir tahun nanti bisa terwujud seutuhnya,” ujarnya. Mansyah mengungkapkan, bahwa kemajuan realisasi fisik dan keuangan pemerintah daerah sejauh ini masih perlu ditingkatkan lagi. Ada beberapa persoalan yang terjadi sehingga realisasi belum sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, salah satunya masih banyak proyek pembangunan yang gagal dilelang. Hal ini membuat waktu pelaksanaan pengerjaan yang sangat kurang. Selain itu, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang dialokasikan untuk beberapa OPD masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Mengingat banyak aturan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan dana ini. Mansyah menyampaikan, bahwa DBH-DR ini juga menjadi salah satu penyebab serapan anggaran masih minim. “Dana tambahan ini belum bisa dilaksanakan maksimal. Semoga bisa tuntas seluruhnya, karena deadline untuk APBD itu tanggal 27 Desember dan DAK serta Bankeu 13 Desember,” katanya. Sementara Bupati Muharram menyampaikan, bahwa rakor yang digelar ini menjadi momentum dalam perbaikan kinerja. Ia berharap melalui rakor ini dapat semakin memberikan ruang bagi OPD untuk peningkatan kinerja kedepannya. Bahkan diharapkan juga agar masing-masing OPD dapat menggelar kegiatan serupa di dalam internalnya. “Sebagian besar persoalan di OPD adalah mekanisme administrasi. Saya harap ini bisa fleksibel sehingga dapat diselesaikan secara cepat. Begitu juga dengan konektivitas antara OPD dengan operator pembangunan, kedepan ini harus dibenahi lagi,” katanya. Dalam kegiatan ini, Bupati Berau Muharram menanyakan kepada beberapa OPD yang masuk 10 besar peringkat realisasi paling sedikit. Menanggapi pertanyaan bupati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tamrin menyebutkan kendala pada instalasinya ialah mutasi yang tanpa dilakukan koordinasi dengan kepala dinas. Menurutnya, hal tersebut berpengaruh besar terhadap realisasi perencanaan yang telah ia buat. "Kami adalah instansi baru, butuh orang-orang kompeten untuk memajukannya. Setiap kami ada orang kompeten selalu kena mutasi,"katanya. Kepala Dinas Perhubungan Berau, Abdurrahman juga menyanggah realisasi yang dilakukan oleh Dishub Berau. Menurutnya, realisasi fisik dari instansinya telah mencapai 80 persen lebih. Sedangkan yang ditampilkan kurang dari data yang ia miliki. "Itu data sampai akhir Oktober, sedangkan ini sudah masuk pertengahan November. Tapi jika realisasi keuangan memang masih minim karena masih belum selesai pengerjaannya,"tuturnya. Dalam penyampaiannya, Abdurrahman juga menyinggung terkait pengajuan PJU yang akan menerangi jalan dari Teluk Bayur hingga ke Labanan. "Kami mengusulkan anggaran Rp 2 miliar tapi yang dikasih 200 juta saja,"pungkasnya. (*/fst/app)