DPRD Balikpapan Akan Audit CSR Perusahaan

Nomorsatukaltim.com – Parlemen Balikpapan berencana melakukan pengecekan ulang forum Corporate Social Responsibility atau CSR di kota ini. Pihaknya akan melakukan audit untuk mengetahui detil terkait hal tersebut. Ketua Parlemen Balikpapan, Abdulloh mengatakan, audit tersebut perlu dilakukan menyusul dilaksanakannya diseminasi kesiapan pengembangan ekonomi Kota Balikpapan dalam mempersiapkan Ibu Kota Negara, IKN. Abdulloh menilai, selama ini apa yang dilakukan perusahaan terkait program CSR yang kegiatannya sangat menonjol baru satu dua perusahaan saja. Semisal Bayan Group, dan ini baru parsial. "Untuk itu akan kami cek secara detil lagi dengan audit. Tujuannya agar semuanya terang benderang, apa yang mereka lakukan dan yang tidak mereka lakukan. Jadi bisa ketahuan semua," jelasnya, Selasa (10/1/2023). Segendang sepenarian. Sebelumnya Wakil Ketua Parlemen Budiono, juga meminta agar setiap perusahaan bisa melaksanakan program kepedulian soosial atau CSR, bisa tepat sasaran. “Itu sebagai bentuk tanggung jawab. CSR BUMN yang kita tahu ada 8 regional salah satunya di Balikpapan ada BUMN kimia farma, Pupuk dan PLN,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, Rabu (4/1/2023). Padahal masih banyak BUMN lain seperti Pertamina, Bank Mandiri. Ada CSR yang disalurkan kepada masyarakat, sedangkan Balikpapan juga punya Forum CSR. “Untuk itu kita akan coba panggil untuk menanyakan peran aktif melalui forum CSR, karena kita mau tepat sasaran,” ujarnya. Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalihkan seluruh dana CSR 2022-2023 perusahaan untuk pembangunan rumah layak huni. Peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni bagi warga tak mampu telah dilakukan di Kelurahan Lamaru, Balikpapan, Senin (26/07/2022) lalu. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memperkirakan Rp 500 miliar dana CSR  bisa membangun hingga 35 ribu rumah layak huni hingga ke wilayah pedalaman bukan hanya perkotaan. Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan nota kesepahaman dengan Kodam VI Mulawarman pada April 2022 lalu. Karena pembangunannya akan dikerjakan TNI. Budiono berujar, dialihkannya dana CSR untuk pembangunan rumah layak huni akan lebih bermanfaat bagi masyarakat dibanding diperuntukan lainnya yang dianggap tak jelas. “Kita meminta kepada seluruh perusahaan untuk tahun 2022-2023 dana CSR bisa tepat sasaran,” ujar Budiono. (*/Adv)