Jangan Main Tangkap

Presiden RI, Joko Widodo berbincang singkat dengan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC, Bogor, Rabu (13/11).(humas) BOGOR, DISWAY - Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie terus mengintensifkan harmonisasi hubungan antara pemerintah provinsi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara. Hal sama diharapkan untuk pemerintah kabupaten dan kota. Hal itu, katanya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Rabu (13/11). Diungkapkan, presiden menyebutkan bahwa setiap pihak, utamanya aparat penegak hukum untuk berhati-hati menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Aparatur penegak hukum juga diminta tidak menggampangkan peristiwa. Karena dunia saat ini, penuh dengan ketidakpuasan. "Untuk itulah, presiden menekan akan pentingnya menjaga hubungan harmonis Forkopimda. Komunikasi gubernur dengan kapolda, pangdam, kajati, kepala PN dan lainnya sangat penting terjalin baik. Hubungan seperti itu akan sangat mempengaruhi tensi di daerah. Apabila ada satu yang tidak rukun akan menjadi masalah besar dalam menangani setiap problem di daerah. Hal yang sama juga harus dilakukan pemerintah kabupaten dan kota yang harus berhubungan baik dengan dandim, kapolres, kajari, dan lainnya," ujar Irianto. Presiden juga berpesan, apabila ada persoalan hukum terjadi, aparat penegakan hukum diminta untuk mengedepankan upaya preventif. Tidak langsung main tangkap. "Harusnya diingatkan dulu, jangan ditunggu peristiwa terjadi baru ditangkap. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan lainnya. Jangan sampai kejadian lagi, di semua level tingkatan aparatur penegak hukum," ucapnya. Pesan lainnya dari presiden, berkaitan dengan kebijakan. "Presiden menegaskan agar tidak ada lagi kebijakan yang dikriminalisasi. Ini, lantaran masih banyak sekali kriminalisasi kebijakan terjadi, dan sekali lagi jangan dicari-cari. Apabila ada yang keliru harus diingatkan," urai Irianto. Selain itu, gubernur juga berupaya untuk memenuhi arahan presiden terkait percepatan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa pemerintah. "Soal ini, presiden berharap agar pelelangan dimulai Januari, jangan menunggu hingga September. Karena ini akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Pelelangan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, lantaran peredaran uang akan semakin banyak," ungkapnya. Dikatakan Irianto, presiden secara khusus berpesan kepada para ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak terlalu banyak membuat peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan wali kota. "Banyaknya peraturan tersebut, mempengaruhi kecepatan dalam mengambil keputusan melamban atau tidak fleksibel. Utamanya, peraturan daerah yang membebani masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri, kini tengah mengajukan kepada DPR RI untuk omnibus law. Ada sekitar 70 hingga 74 undang-undang yang akan direvisi untuk menjadi satu undang-undang," beber Irianto. Di momen tersebut, presiden juga menuturkan rencananya untuk membuat aturan untuk setiap penerbitan peraturan menteri baru. "Jadi, nanti setiap ada peraturan menteri yang baru, maka diharuskan untuk menghapuskan beberapa peraturan menteri yang sudah ada sebelumnya. Ini sudah diterapkan di Amerika Serikat," jelasnya. Usai membuka kegiatan, Joko Widodo menyinggung rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Kaltara pada Desember tahun ini. Kunjungan ke Kaltara disampaikan presiden ke Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. "Presiden sekali lagi menyinggung mengenai keinginannya melakukan kunjungan kerja ke Kaltara. Namun, untuk waktunya belum dapat dipastikan. Tapi kemungkinan sekitar Desember 2019 atau Januari 2020," ujarnya. Sebelumnya, presiden juga menyinggung hal itu saat menerima Irianto di Istana Negara, Jumat (8/11). Presiden meminta Mensesneg untuk menjadwalkannya. "Kita lama tidak berkunjung ke Kaltara, coba atur Desember ini. Kalau perlu, kita naik sepeda motor saja dari Sei Ular ke Tanjung Selor," kata Jokowi kepada Pratikno yang dijawab siap, seperti ditirukan Irianto, belum lama ini. (*)