Melihat Postur Anggaran di Kutim, Faizal: Kemunkinan Ada Silpa Rp 350 M

  Sangatta, nomorsatukaltim.com – Meskipun tahun anggaran 2022 belum selesai, namun DPRD Kutim dapat memastikan jika akan terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar. Hal itu diungkapkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Faizal Rachman. Faizal menilai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terlihat kurang matang dalam melakukan perencanaan. Sehingga hingga akhir tahun diperkirakan akan mengalami Silpa hingga Rp 350 miliar. Silpa tersebut, merupakan dana masuk dari pemerintah pusat yang melebihi proyeksi pendapatan APBD. Sehingga sangat disayangkan anggaran sebanyak itu tidak teralokasikan. “Ada juga program yang sudah dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan karena terbentur aturan. Terlihat sekali kalau perencanaannya memang tidak matang,” sebut Faizal. Menurut Faizal. perkiraan  terjadinya Silpa bukan tanpa data. Pasalnya APBD 2022 sebesar Rp 3,6 triliun,. Kemudian masuk transferan dari pusat Rp 3,8 triliun. Selain itu, ada dana proyek multi years Rp141 miliar yang pasti tidak terserap. “Kan proyek multi years tidak boleh dimulai akhir tahun. Sedangkan ada wacana penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rp 9 miliar. Dan tidak bisa direalisasikan lantaran payung hukumnya tidak ada,” ungkap Faizal melanjutkan. Bahkan, kata dia, nilai Silpa tersebut berpeluang bertambah apabila PAD yang ditarget Rp 200 miliar alami kenaikan. Termasuk dengan potensi transfer triwulan IV dari Pemerintah Pusat. “Ini juga disebabkan kurangnya perencanaan. Maka kami meminta agar pemerintah mematangkan semua perencanaan terlebih dahulu agar matang,” paparnya. Sehingga anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. Apabila terjadi Silpa, tentu pembangunan tidak akan berjalan maksimal. “Makanya anggaran tahun depan harus dimaksimalkan. Sehingga proyeksi pendapatan dinaikkan sama dengan APBD Perubahan 2022,” ucapnya. Apalagi dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), dana alokasi umum (DAU) akan meningkat Rp 4,6 triliun. Itu belum termasuk dana bagi hasil sawit. “Sebenarnya proyeksi anggaran tahun depan itu melebihi Rp 5 triliun,” jelasnya. Apabila pendapatan dimaksimalkan Rp 4,4 triliun. Maka program pembangunan tahun depan bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga semua program dapat dikerjakan awal tahun. “Tidak seperti tahun ini yang serba mendesak. Kan APBD Perubahan ada tambahan Rp 1,9 triliun, akhirnya menumpuk,” pungkasnya.(adv)