DPRD Kukar Minta Pemkab Fokuskan Pengentasan Kemiskinan

Tenggarong, nomorsatukaltim.com - Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi menyebutkan bahwa pembangunan di Kukar yang tiap tahun berjalan dibiayai APBD dinilai belum selaras dengan penaganan kemiskinan.

Menurutnya, fakta di lapangan bahwa angka kemiskinan di Kukar terbilang lumayan tinggi. “APBD kita hampir tembus Rp 7,2 triliun, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan yang mencapai 7 persen,” ucap Alif Turiadi, Rabu (19/10/2022). Alif mengatakan bahwa saat ini pembahasan Rencana APBD 2023 masih ada di tahap konsinyering. Sehingga apa yang menjadi rekomendasi atau masukan masyarakat terkait pengentasan kemiskinan bisa menjadi masukan yang positif bagi Pemkab Kukar. “Masukan dari masyarakat kita terima, Insya Allah bisa kita rekomendasikan ke pemerintah,” pungkasnya. Ia juga menyebutkan bahwa penanganan kemiskinan di Kukar harus dilakukan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penangananannya bisa lebih cepat dan tepat. Menurut Alif sangat disayangkan jika Kukar yang merupakan kabupaten terkaya memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. “Kalau hanya mengandalkan Dinas Sosial untuk penanganan kemiskinan pasti tidak sanggup, apalagi anggaran yang dikelola Dinsos sangat minim,” pungkasnya. (Jat/Adv/DPRD Kukar)