Serapan APBD 2021 Kabupaten Paser Capai 89,95 Persen, Ketua DPRD: Capaian Dievaluasi

Paser, nomorsatukaltim.com - DPRD Paser menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Paser 2021. Usai menerima laporan serapan anggaran tahun lalu, legislatif akan melakukan kajian dan penilaian terkait capaian itu. "Selambat-lambatnya 30 hari ke depan akan melakukan pembahasan, tentunya ada evaluasi terkait capaian-capaian kinerja dari pemerintah daerah," kata Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, usai Rapat Paripurna LKPj di Gedung Baling Seleloi DPRD Paser, Senin (28/3/2022) kepada nomorsatukaltim.com - Disway National Network (DNN). Diketahui pada 2021 lalu APBD Kabupaten Paser sebesar 2,64 triliun. Terealisasi Rp 2,36 triliun atau sekira 89,95 persen. Rincian realisasi itu dari pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dikatakan Bupati Paser, Fahmi Fadli, pendapatan itu mencakup Pendapat Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah. "Untuk PAD rencana Rp 165,49 miliar menjadi Rp 270,14 miliar. pendapatan transfer Rp 1,89 triliun dengan realisasi Rp 1,91 triliun. Sementara pendapatan lain-lain yang sah dari rencana Rp 44,96 miliar dengan realisasi Rp 32,14 miliar atau 71,50 persen," jelas Fahmi dalam pidato LKPj. Sementara belanja daerah pada 2021 dianggarkan Rp 2,62 triliun dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 2,36 triliun. Atau terserap sebesar 89,95 persen dari rencana. Dengan rincian belanja operasi dianggarkan Rp 1,82 triliun realisasi Rp 1,66 miliar atau 90,85 persen dari rencana. Belanja modal dianggarkan Rp 492 miliar dengan realisasi Rp 436,17 miliar atau 88,65 persen. "Selain itu belanja tidak terduga dianggarkan Rp 10,5 miliar dengan realisasi Rp 8,34 miliar atau 80,33 persen. Sedangkan belanja transfer dianggarkan Rp 295,77 miliar dengan realisasi Rp. 230,11 miliar atau 77,77 persen," tutur Fahmi. Ia bilang, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Fahmi meminta DPRD dan seluruh komponen masyarakat kiranya bersedia memberikan penilaian yang objektif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 2021. "Insyaallah penilaian yang objektif akan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka upaya kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah ini," tandasnya. (adv/asa/zul)