Gawi Manuntung Pak Bambang dan Pak Dhony

KEPALA dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (58) dan Dhony Rahajoe sudah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta,  Kamis (10/3) kemarin. Acara berlangsung lancar dan singkat bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Seperti saya perkirakan, kedua tokoh penting dalam pembangunan IKN ini, akan dibawa Presiden dalam acara kemah presiden di lokasi IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berlangsung mulai Minggu (13/3) ini sampai Selasa (15/3). Menurut kabar terakhir, yang diundang Presiden ikut berkemah, selain pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri terkait, juga seluruh gubernur se Indonesia. Itu berarti 34 gubernur hadir di sana. Sesuatu yang belum pernah terjadi di republik ini. Gubernur Kaltim Dr Ir H Isran Noor MSi sebagai tuan rumah tentu sibuknya luar biasa. Tapi bisa jadi secara tak sengaja ini menjadi panggung “pengukuhan” sekaligus pengakuan kepada Pak Isran yang digadang-gadang bisa ikut meramaikan Pilpres dan Capres 2024. “Alhamdulilah persiapan Presiden berkemah di titik nol IKN berjalan lancar dan pada hari H besok sudah siap 100 persen,” kata Gubernur ditanya wartawan, kemarin. Seorang pejabat Istana mengatakan Presiden merasa perlu mengundang seluruh gubernur. “Bapak Presiden ingin memperkenalkan sekaligus menjelaskan kepada semua gubernur dimulainya pembangunan IKN, sehingga semua daerah sudah mengetahui dan mengerti secara jelas,” katanya. Lokasi IKN di Sepaku, PPU, yang bisa ditempuh sekitar dua jam dari Balikpapan, luasnya 256 ribu hektare lebih. Terdiri 56 ribu hektare untuk kawasan IKN dan sisanya tetap dibiarkan sebagai kawasan hijau dan pengembangan sebagai perwujudan konsep IKN yang mengusung tema smart forest city. Biaya pembangunan IKN diperkirakan Rp 466,9 triliun dan Presiden berharap sebelum 16 Agustus 2024, pembangunan Istana IKN sudah rampung. Selama berkemah, tentu saja perhatian orang banyak tertuju kepada Pak Bambang dan Pak Dhony. Kedua orang ini pasti selalu di samping Presiden. Maklum keberhasilan pembangunan IKN ke depan sangat tergantung dari keandalan kedua tokoh ini. Lagi pula tak ada yang mengira, kalau mereka yang akhirnya dipilih Jokowi. Majalah Tempo yang sangat kuat investigasinya juga tak pernah menyebut nama ini dalam laporan utamanya edisi bulan lalu. Malah Tempo fokus dengan tokoh Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat, karena Presiden belakangan menyebut kriteria berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Begitu juga sebelumnya, Jokowi malah sudah menyebut 4 nama, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan mantan Dirut PT Wijaya Karya, Tumiyana. Dari empat nama ini, sempat mengerucut dua nama yaitu Bambang Brodjonegero karena dia yang sempat menyiapkan kajian awal pemindahan IKN  serta Pak Ahok, yang terang-terangan diusulkan oleh Partai PDI Perjuangan. Baru minggu-minggu terakhir muncul nama baru Bambang Susantono setelah Presiden menyebut kriteria baru Kepala Otorita IKN dari kalangan nonparpol. Yang lebih seru lagi, Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe, yang namanya muncul baru satu dua hari menjelang pelantikan. Apa alasan utama Jokowi memilih Bambang dan Dhony?. Yang pasti mereka dianggap sangat mumpuni. “Menurut saya, mereka adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) pembahasan IKN di Istana Merdeka setelah pelantikan. Jokowi menyebut Bambang ahli dalam urusan infrastruktur, tata kota dan transportasi. Bambang juga disebut punya keahlian dalam bidang keuangan karena pernah memimpin Asian Development Bank (ADB). Sementara itu Dhony disebut memiliki rekam jejak baik dalam bidang properti. “Akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Harso (Kepala Bappenas Suharso Manoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian dengan Pak Menteri PU dalam pelaksanaan lapangan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,” kata Presiden. Pak Bambang memang bukan orang baru di pemerintahan. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan di zaman Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2010-2014 dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Lulusan Fakultas Teknik ITB ini juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Sedang Pak Dhony adalah Managing Director President Office Sinas Mas Land, yang sukses membangun properti berkelas di Indonesia selama 40 tahun lebih. Konon Jokowi terpikat profil Dhony ketika dia mengunjungi kawasan green office park, BSD City yang dikelola Sinar Mas Land, akhir Desember 2021 lalu. “Duet Bambang-Dhony sangat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.  Tugas mereka harus bisa menerjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang juga ikut berkemah. “Penciuman Presiden luar biasa, padahal Pak Bambang bertugas di Manila sebagai direktur ADB. Pilihan yang tepat dan dijamin proyek IKN berjalan bersih tanpa KKN,” kata pengusaha Peter F Gontha, yang pernah bersama-sama Bambang. Menurut Bambang, dirinya ditunjuk Presiden karena memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi pembangunan kota-kota di kawasan Asia Pasifik. “Saya lebih banyak di bidang knowledge karena saya mensupervisi negara-negara di Asia Pasifik,” katanya. Sesuai UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri, dan  bersama wakilnya memegang jabatan selama 5 tahun serta bisa dipilih kembali oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Seperti juga menteri, kepala dan wakil kepala otorita bisa juga dicopot dan diganti Presiden di tengah jalan, kalau kinerjanya tak sesuai harapan atau melanggar UU. Orang daerah banyak yang kecewa ketika tahu Presiden melantik Bambang dan Dhony tanpa orang Kaltim. “Percuma kita berjuang selama ini,” kata seorang warga sarik di grup WA. Tapi saya selalu teringat ucapan Gubernur Isran. “Orang Kaltim selalu to’at.” Presiden Jokowi sepertinya memahami keresahan itu. “Saya harap untuk pos deputi, Otorita bisa merekrut orang daerah, sehingga keterlibatan masyarakat di daerah bisa dirasakan,” katanya dalam pengarahan di Ratas. Sebuah sumber mengatakan, ada 80-an nama orang daerah masuk ke Istana. Ada nama saya, nama mantan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie MM yang juga Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT), mantan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang SH MSi yang juga Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim, Ketua Kadin Kaltim Dayang Dona Faroek, Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kaltim Mohammad Djaelani, pakar ekonomi Unmul Dr Aji Raden Sofyan Effendi, mantan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, mantan Sekprov Kaltim Dr Meiliana SE MM dan Ir M Sa’bani MSc, Ketua DPRD Balikpapan Drs Abdulloh serta beberapa nama lainnya termasuk Sultan Kutai. Mungkin ada juga nama-nama tokoh dari Kalimantan dan Sulawesi lainnya. MARKAS DI BALIKPAPAN Saya belum tahu persis apakah Pak Bambang dan Pak Dhony sudah pernah ke Kaltim. Tapi hari-hari ke depan sudah pasti banyak di Balikpapan dan di lokasi IKN. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong, Otorita IKN akan menempati kantor sementara di Balikpapan dan Jakarta. Bisa jadi kantor bersama Bappenas yang kabarnya menyewa di kompleks apartemen Borneo Bay, yang dibangun PT Agung Podomoro Land Tbk. Wandy memperkirakan Otorita akan menempati kantor sementara selama satu hingga dua tahun pendirian IKN. “Mereka akan mempunyai markas resmi setelah pemindahan IKN dilakukan,” jelasnya. Otorita IKN tidak akan beroperasi penuh pada awal pembentukan, disebabkan perekrutan staf dan tenaga ahli dilakukan secara bertahap. Tentu kita juga berharap perekrutan staf dan tenaga ahli juga memerhatikan aspirasi daerah. Kita banyak punya anak-anak berkualitas lulusan perguruan tinggi (PT) dalam dan luar negeri. Kita juga punya PT yang kualifaid seperti Universitas Mulawarman (Unmul), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Universitas Borneo Kaltara, Untag Samarinda dan Uniba Balikpapan. Memperhatikan kearifan lokal tentu menjadi pendekatan penting agar tugas Pak Bambang dan Pak Dhony sukses. Tidak salah kalau mereka memperhatikan suara Maklumat Rakyat Kalimantan yang didukung Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Drs Aji Muhammad Arifin MSi, Sultan Kesultanan Banjar Sultan Haji Khairul Saleh Al Mu’tashim Billah, Sultan Kesultanan Paser Aji Muhammad Jamawi SH, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dr Drs Marthin Billa MM dan Dewan Adat Dayak Provinsi se Pulau/Banua Kalimantan H Agustiar Sabran S Komp Orang Banjar punya falsafah gawi manuntung waja sampai kaputing, yang dijadikan moto Kodam VI Mulawarman dan Pemkot Balikpapan. Falsafah itu mencerminkan semangat kerja orang Banjar, agar kalau bekerja harus sampai tuntas. Harapan itu tentu berada di pundak Pak Bambang dan Pak Dhony. Presiden Jokowi juga pernah mengucapkan peribahasa orang Bugis, pura babbara’ni sompekku, pura tangkisi’ni golingku, yang berarti layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Biasanya kalimat itu dilengkapi dengan ucapan tambahan “ulebbirengngi tellennge natowalie.”  Yang artinya lebih baik tenggelam daripada kembali atau surut ke pantai. Ada salam suku Dayak yang bagus juga dipedomani Pak Bambang dan Pak Dhony, “Adil Ka’Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata. Artinya “kita harus bersikap adil  dan berbuat adil kepada sesama manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Orang daerah tentu berharap kepemimpinan dan kebijakan Pak Bambang dan Pak Dhony dalam membangun IKN bersikap adil terutama kepada orang daerah, terutama kepada putra daerah, pengusaha daerah, kearifan daerah dan adat budaya daerah. Ada kepercayaan orang Kaltim terutama warga Samarinda kepada tamunya dari luar. “Sekali minum air Mahakam, jika dia bisa berbuat baik maka pasti akan kembali ke sini dengan sukses.” Saya kira Pak Bambang dan Pak Dhony akan merasakannya. Selamat bekerja dan mengabdi di IKN. “Selamat datang di Benua Etam,” kata orang Kutai.@@@@@