Gedung MPP Pemkot Samarinda Akhirnya Tak ‘Numpang’

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Akhirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak menumpang lagi di gedung OPD lainnya. Sebelumnya, MPP ikut nimbrung di Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda di Jalan Basuki Rahmat. MPP sudah resmi pindah di gedungnya sendiri yang berada di Jalan Pahlawan. Tepat pada Senin, 24 Januari 2022, Wali Kota Samarinda Andi Harun me-launching MPP terbaru. Di gedungnya yang baru, MPP tersedia 3 lantai. Suasana yang didapat, luas dan lapang. Desain interiornya ditata dengan modern, dan diramaikan dengan paduan warna kuning. Terdapat beberapa bilik ruang perwakilan 163 OPD dan non-OPD. Itu tersebar di 3 lantai tersebut.  Ada 16 OPD Pemkot Samarinda dengan 122 layanan, 1 lembaga nonstruktural dengan 1 layanan, 5 kementerian dan lembaga dengan 13 layanan, 2 BUMD dengan 4 layanan, dan 1 OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan 1 layanan. Baca juga: MPP Tinggal 75 Persen, Pelayanan Lebih Terintegrasi Di lantai pertama, ada pelayanan perizinan berusaha dan non-berusaha, ada pula loket dari Bank Kaltimtara. Lantai kedua, ada layanan Kementerian dan Lembaga. Seperti,PLN, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lantai 3 untuk OPD. Tetapi ada beberapa peningkatan. Contohnya saja, di lantai tiga, MPP memberikan fasilitas co-working space agar pengunjung MPP pun bisa bekerja di sana. Tak ketinggalan juga,  ada fasilitas kesehatan, fasilitas playground, ruang nikah, ruang laktasi, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Andi Harun menerangkan, keseluruhan bangunan terhitung bagus. Namun, masih ada beberapa catatan yang diberikan. Salah satunya terkait jumlah lift yang masih hanya 1, begitu pula dengan toilet. Ia meminta agar fasilitas ini perlu ditambah. “Insyaallah kalau tidak sempat di tahun ini, di APBD perubahan atau di APBD Murni 2023. Ini bagian dari mempermudah pelayanan perizinan,” ucapnya kepada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Meskipun begitu, Andi mengatakan MPP ini bisa mempermudah urusan perizinan bagi masyarakat sekaligus mengefektifkan pelayanan publik. Di mana seluruh proses dilakukan secara online. Apabila persyaratan pengajuan sudah terpenuhi, maka tinggal diunggah saja dan akan diverifikasi melalui sistem. Selain itu, sistem ini akan memperkecil terjadinya kemungkinan hubungan transaksional. Seperti pungutan liar (pungli) dan penyuapan yang memang sering terjadi di sektor perizinan. “Kami berharap, terjadinya peningkatan pendapatan dari semua proses pelayanan publik yang serba cepat, tidak terlalu birokratif, serta kemudahan orang untuk menikmati pelayanan ini,” katanya. Ditambahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda Jusmaramdhana, MPP “baru” ini belum sepenuhnya dilakukan secara online. Karena beberapa tenant belum mampu. Tetapi, Jusmaramdhana memastikan keseluruhan pelayanan dimaksimalkan untuk layanan online-nya. Ia juga menyatakan, ada beberapa fasilitas terbaru yang disajikan oleh DPMPTSP. Yaitu, masyarakat bisa berkomunikasi secara virtual alias video call. Pelayanan ini dilakukan melalui aplikasi Virtual Plaza. “Jadi dari rumah, masyarakat bisa video call. Itu kami ada aksesnya. Itu kami perkenalkan ke masyarakat saat 2021 lalu. Sekarang kami coba untuk optimalkan. Terus kami benahi,” terangnya. Jusmaramdhana berharap dengan pindahnya MPP di gedung baru ini, masyarakat lebih merasa nyaman dan terlayani lebih maksimal. (DSH/ZUL)