Tak Lagi Bergantung Malaysia

TANJUNG SELOR, DISWAY - Disparitas atau perbedaan harga, terutama kebutuhan pokok di perbatasan dengan daerah lain akan teratasi. Kebutuhan warga perbatasan, seperti di Krayan Barat, Nunukan tak lagi bergantung Malaysia yang harganya lebih mahal dibanding harga di daerah lain sekitar perbatasan. Ini setelah Toko Indonesia rencananya akan beroperasi 2020 mendatang. Toko yang terletak di di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan Barat, Nunukan tersebut akan rampung akhir 2019 ini. Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengungkapkan, laporan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, pembangunan yang didanai APBD Kaltara itu, sudah memasuki tahap akhir. “Terupdate progres pekerjaan tahap III (akhir) per 30 Oktober 2019 telah mencapai 50 persen. Di akhir tahun 2019 ditarget selesai 100 persen,” ujar Irianto Lambrie. Dirinya mengaku hadirnya toko tersebut akan menjadi salah satu solusi mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan. Toko Indonesia, katanya, akan menyediakan berbagai produk dalam negeri dengan harga terjangkau. Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak 2017. Melalui APBD Kaltara 2017 dianggarkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pengerjaan struktrur pada bangunan. Kemudian pada 2018, dilanjutkan pembangunan tahap II. Pada tahap itu, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp 4 miliar untuk pengerjaan pemasangan bata, alian, plaster, pemasangan keramik lain dan kontruksi atap bangunan. "Sedangkan pembangunan tahap III yakni tahap akhir dianggarkan sebesar Rp 8,4 miliar lebih. Baik tahap I maupun tahap II, realisasi di lapangan sudah 100 persen rampung. Kemudian tahap ketiga sudah 50 persen lebih,” katannya. Irianto mengungkapkan, teknis pelaksanaannya akan dikelola Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltara. Akan tersedia bahan pokok yang diperlukan masyarakat perbatasan dan pedalaman. “Hadirnya Toko Indonesia sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menghadirkan negara di sana," tandasnya seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada DPUPR-Perkim Kaltara Sudjadi mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan sejumlah pengerjaan tahap akhir. Di antaranya, pekerjaan beton, pemasangan plafond, pengecatan, pekerjaan pintu, jendala dan dinding alumunium serta pekerjaan taman. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Provinsi Kaltara, Hartono menambahkan, selain pembangunan Toko Indonesia di Krayan, atas instruksi gubernur, juga akan dibangun di Pulau Sebatik yang rencananya dimulai pada 2020 mendatang. “Untuk lahan sudah siap, masyarakat menghibahkan lahannya seluas 3.600 meter persegi. Untuk perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 11 miliar, dan akan diusulkan di APBD provinsi 2020,” urai Hartono. Pembangunan toko di perbatasan, katanya, digagas gubernur atas dasar melihat tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan daerah lain. Sehingga menjadi pertimbangan perlunya dibangun tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Untuk diketahui, kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat, hanya efektif melalui transformasi udara. Ini menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal. Karena ketergantungan dengan barang Malaysia, harga barang bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara. Seperti Nunukan, Tarakan atau Tanjung Selor. Sebagai upaya mengatasinya, selain membangun Toko Indonesia, Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan penumpang. (*)