Wujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah Pinggiran

Anggota Komisi II DPRD Berau Falentinus Keo Meo, memiliki cita-cita menciptakan pemerataan pembangunan yang adil dan sejahtera di Bumi Batiwakkal. Lima tahun masa jabatannya di DPRD akan dirinya maksimalkan. ARJUNA MAWARDI, Tanjung Redeb BANYAK bisikan-bisikan masyarakat saat politisi Partai Demokrat menyambangi sejumlah daerah pinggiran di Kabupaten Berau. Terutama daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah. Masyarakat yang tinggal di Dapil II, sangat mengidam-idamkan infrastruktur dasar seperti di wilayah perkotaan. Mulai dari infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi, air bersih serta listrik yang hingga kini belum sepenuhnya mereka rasakan. “Saat saya melaksanakan reses, kebutuhan akan infrastruktur dasar yang terus mereka lontarkan agar diperjuangkan,” katanya saat diwawancarai Disway Berau melalui telepon seluler, Senin (4/11). Lanjut Falentinus, aspirasi yang masyarakat lontarkan merupakan wujud tuntutan atas hak pemerataan pembangunan. Harapan itu, akan dirinya perjuangkan dan sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, agar direalisasikan. Permintaan masyarakat dikatakannya sangat mendasar. Sejumlah infrastruktur saat ini, sangat berperan penting dalam pembangunan dan menggerakan ekonomi masyarakat. “Karena, pemerataan pembangunan dapat memicu kesejahteraan dan keadilan. Terutama masyarakat yang bermukim di daerah pinggiran atau pedalaman,” ucapnya. Seperti halnya kebutuhan akan infrastruktus jalan. Akses jalan, tidak hanya mempermudah dalam hal mobilitas. Bagi masyarakat di daerah pinggiran, akses jalan merupakan penopang perekonomian. Rata-rata, masyarakat di daerah pinggiran sangat bergantungan pada pertanian dan perkebunan, sebagai sumber mendapatkan pundi-pundi rupiah. Sehingga, dibutuhkan akses jalan yang layak untuk memasarkan hasil panen. “Selain perekonomian, jalan juga merupakan fasilitas penunjang kesehatan di perkampungan,” tuturnya. Falentinus mencontohkan, ketika ada warga yang urgen dan harus mendapatkan penanganan medis di RSUD Abdul Rivai Tanjung Redeb. Sementara, selain jarak perkampungan dengan rumah sakit di perkotaan jauh, medan jalan yang buruk akan memperparah kondisi masyarakat. “Jadi wajar, tiap tahun yang mereka usulkan monoton, yaitu akses jalan. Karena kebutuhan itu sangat mendesak untuk diwujudkan. Dan menyangkut ekonomi serta kesehatan,” sebutnya. Masih di bidang kesehatan. Pemerataan air bersih, lanjutnya, merupakan salah satu indikator untuk mencapai hal tersebut. Pasalnya, masyarakat di daerah pinggiran memanfaatkan sungai, sumur galian dan bahkan menampung air hujan untuk mendapatkan sumber air baku. Mirisnya lagi, beberapa warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih, di saat sumur mengalami kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Bahkan, air baku yang mereka konsumsi belum terkelola sesuai standar dan teruji kesehatannya. Berbeda dengan daerah yang telah mendapatkan distribusi langsung dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah. Masalah-masalah ini, menurutnya, perlu diperhatikan Pemkab Berau. Begitu juga dengan listrik, jaringan telekomunikasi dan infrastruktur dasar lainnya. Karena, semuanya sangat berkaitan dan bahkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. “Inilah yang coba saya perjuangkan bersama rekan saya di Dapil II. Aspirasi mereka akan kami perjuangkan dan wujudkan secara perlahan,” jelasnya. Apalagi, ungkapnya, tahun ini merupakan tantangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat bijak dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan. Bukan berdasarkan keinginan melainkan kebutuhan, kepentingan masyarakat. “Keuangan yang menyempit, harus pandai memilah yang mana prioritas dan tidak. Jika belum terlalu urgen ditunda saja. Namun, lebih memilih dari aspek kebutuhan masyarakat. Pemerintah maupun dewan, bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.(*/app)