Bawaslu Kaltim Sebut Politik Uang Masih Mendominasi

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltim melakukan pemetaan potensi pelanggaran jelang pemilu 2024 nanti. Menurut Ketua Bawaslu Kaltim, Saiful Bahtiar, potensi pelanggaran tidak akan berubah dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. "Secara kontekstual pilkada 2024, masalahnya mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Tapi penyelenggara harus lakukan evaluasi dan perbaikan dari pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelumnya," tutur Saiful kepada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Bawaslu juga sudah lakukan pemetaan konflik, mengacu pada indeks kerawanan pemilu 2020. Beruntungnya Kaltim masuk dalam kategori hijau. Baca juga: Bawaslu Berau Tetapkan 3 Tersangka Politik Uang Ada banyak indikator dalam IKP. Misalnya logistik, yang diprediksi akan terjadi kerawanan di beberapa titik. Seperti pedalaman Mahulu, Kubar, Berau hingga Kukar. Terbatasnya akses infrastruktur disinyalir sebagai salah satu pemicu. Politik uang juga masuk dalam radar. Disusul netralitas ASN dan politik identitas. Keberadaan partai baru juga memicu terjadinya transaksi politik. Semakin banyak peserta pemilu, peluang terjadinya politik uang masih terbuka lebar. Terlebih jika elektabilitas partai tersebut rendah. Ini tak hanya berlaku bagi partai. Melainkan juga calon kepala daerah dan legislatif. "Semakin tinggi elektabilitas paslon di pilkada, semakin rendah potensi politik uang. Semakin remdag elektabilitas, semakin tinggi politik uang," urai pria yang juga dosen Fisipol Unmul ini. Mengacu pada data IKP nasional 2020, Kaltim tergolong hijau. Hanya dua kabupaten/kota yang masuk dalam catatan. Yaitu Balikpapan dan Mahulu. Balikpapan mendapat nilai 51.17. Sementara Mahulu masuk kategori daerah rawan di perbatasan. Sedangkan untuk panitia ad hoc seperti Panita Pengawas (Panwas) akan dibentuk satu bulan sebelum hari H. Adapun waktu atau masa jabat bisa lebih lama. Karena pelaksanan pemilu selama 2024 dilaksanakan dua kali. Yakni Februari dan September. Meski pun saat ini waktu pelaksanaan pemilu masih dibicarakan. "Panitia ad hoc panwas kecamatan dll akan running kerjanya. akan semakin lama masa kerka panitia ad hoc. Nanti ada potensi melanjutkan dari pemilihan sebelumnya," tutup Saiful. (boy/zul) Editor: Muhammad Zulfikar Akbar