“Baniapapun Barrau Tattap Banuanta”

Sinergitas sangat penting, termasuk dengan masyarakat agar sama-sama saling membantu. Karena, menurut Yusuf Hasan, Baniapapun Barrau Tattap Banuanta (Bagaimanapun Berau tetap Banua Kita), yang harus dijaga dan bangun bersama. Hendra Irawan, Tanjung Redeb YUSUF Hasan, merupakan anggota DPRD Berau yang berasal dari Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur. Saat ini, Dia mewakili Dapil II yakni Kecamatan Gunung Tabur, Segah, dan Teluk Bayur untuk periode 2019-2024. Dikatakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) berumur 53 tahun ini, dirinya maju sebagai anggota DPRD membawa aspirasi masyarakat Berau, khususnya yang ada di dapilnya. Karena, masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti peningkatan sarana maupun prasarana pertanian, hingga tenaga kerja lokal. Khususnya, tenaga kerja lokal berkaitan dengan banyaknya yang belum terdaftar jaminan sosial kesehatan, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Persoalan-persoalan tersebut, menurut Yusuf, memang sangat wajar disuarakan. Tentu sebagai wakil rakyat, dirinya akan memperjuangkan agar aspirasi bisa terealisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini tugas saya sebagai wakil mereka. Dan ini akan terus saya perjuangkan,” ungkapnya, Senin (4/11). Disadarinya, dalam merealisasikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, tidak bisa serta merta diwujudkan secara bersamaan. Namun harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada.“Diwujudkan selangkah demi selangkah, bersama pemerintah daerah,” terangnya. Tidak hanya itu saja, sektor tenaga kerja juga harus diberikan porsi perhatian lebih. Pasalnya, masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan apa yang seharusnya diberikan oleh pihak perusahaan. Apalagi beberapa waktu lalu, tidak sedikit tenaga kerja dari berbagai wilayah Kabupaten Berau, melakukan unjuk rasa dalam menuntut haknya. “Memang persoalan tenaga kerja lokal masih sering terjadi. Dan ini akan lebih kita perhatikan,” jelasnya. Di sisi lain, dirinya juga melihat Kabupaten Berau masih memiliki ketergantungan di sektor pertambangan, apalagi harga jual batu bara sedang mengalami penurunan. Selain itu, sektor batu bara merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak bisa diperbaharui, dan sewaktu-waktu akan habis. Hal ini kata dia, perlu sebuah terobosan untuk mencari sumber pendapatan daerah selain sektor pertambangan. Banyak sektor yang mesti dikembangkan dengan lebih maksimal, seperti sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Pemerintah harus mengambil langkah berani dalam menghidupkan sektor unggulan lain, dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya sektor pariwisata dan pertanian dalam artian luas, serta sektor potensial lainnya. Tidak hanya sekadar mengembangkan saja, tapi perlu juga ada tindak lanjut dari hal itu. Seperti penyediaan pasar, dan pembinaan secara berkala untuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Hanya saja, sektor-sektor tersebut belum dikelola dengan maksimal. “Dan hilirisasinya juga harus dipikirkan. Jika hal ini sudah berjalan sesuai rencana, maka saya yakin kita tidak bergantung lagi pada sektor pertambangan,” terangnya. Apalagi, Kabupaten Berau menurut dia, merupakan sebuah daerah yang memiliki SDA yang lengkap. Jika potensi yang ada itu dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, dirinya yakin, kedepan Berau tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. “Tidak dipungkiri pertambangan masih jadi sektor utama penyokong pemasukan APBD setiap tahunnya. Memang sejauh ini bagus, tapi harus sampai kapan?” ujarnya. Kedepan, pihaknya akan mengusulkan regulasi untuk perizinan pertambangan diperketat lagi. Baik yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, maupun yang ada di Pemkab Berau. Sebagai putra daerah, dan warga banua, dirinya memiliki kewajiban untuk membangun Kabupaten Berau menjadi lebih baik, dan berdaya saing. Ia juga mengharapkan, sinergitas antara DPRD dan Pemkab Berau terjalin, agar tujuan dan cita-cita dalam menjadikan Berau lebih berkembang dapat terwujud. (*/app)