Nilai Investasi di Kutim Terus Naik

Kutim, nomorsatukaltim.com– Dalam dua tahun terakhir, kondisi pandemi COVID-19 seperti tidak berpengaruh terhadap nilai investasi di Kutai Timur (Kutim). Pasalnya grafiknya terus meningkat dan diprediksi bakal terus naik beberapa tahun ke depan.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, dua jenis investasi baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) sama baiknya. Bahkan keduanya dalam dua tahun terakhir ini terus meningkat. “Untuk modal asing banyak berinvestasi di sektor pertambangan. Seperti batu bara, semen dan gasifikasi batu bara menjadi metanol,” ucap Ardiansyah. Sementara untuk nilainya, kenaikan cukup signifikan justru dilakukan oleh investor dalam negeri. Pada 2020 lalu nilai investasi PMDN hanya Rp 1,3 triliun, tahun ini meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 4,3 triliun. Sektor perkebunan yang mendominasi di penanaman modal dalam negeri ini. “Sementara untuk PMA dari Rp 1,6 triliun pada 2020 lalu kini meningkat menjadi Rp 1,9 triliun,” ungkapnya. Kendati demikian, Pemkab Kutim masih terus bergairah untuk memancing masuknya investor. Bahkan ia yakin jika angka tersebut akan bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, pengembangan industri hilir kelapa sawit juga membutuhkan suntikan penanam modal. “Makanya harus bisa dirangkul pula agar investasi yang masuk dapat membangun industri hilir. Karena akan membuat masyarakat Kutim dilibatkan,” tuturnya. Selain penyerapan tenaga kerja, nilai tambah perekonomian jadi manfaat lain jika industri hilir dikembangkan. Ia ingin investasi yang masuk dapat mengembangkan hilirisasi kelapa sawit hingga ke produk turunan. “Jadi tidak sekedar jadi minyak CPO saja. Tapi sampai jadi produk turunan seperti sabun, minyak goreng dan mentega,” bebernya. Jika hal itu dapat diwujudkan, ia memsatikan dampaknya akan sangat besar bagi daerah. Mulai dari serapan tenaga kerja, pendapatan asli daerah hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu ia berusaha keras untuk menjaga iklim investasi di Kutim. “Intinya bagaimana kemudahan terhadap investasi yang masuk. Apalagi pemkab juga memiliki instansi yang mengurus masalah izin dan investasi, tinggal diperkuat saja lagi,” tandasnya. (bct/fdl)