Program Sawit Rakyat di Paser Tak Mulus

PASER, nomorsatukaltim.com – Kabupaten Paser jadi daerah pertama di Kaltim yang mendapat Program Sawit Rakyat (PSR) atau replanting perkebunan kelapa sawit sejak 2017. Namun program ini berjalan tak mulus. Sebab, ada satu koperasi yang tak mendapat rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Paser. Rekomendasi dari BPN guna memastikan lahan untuk PSR tidak tumpang tindih dengan hak guna usaha (HGU) ataupun cagar alam (CA). Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltim bersama perwakilan koperasi petani Kelapa sawit pun sempat mendatangi BPN Paser. Menanyakan kejelasan atau penyebab tak keluarnya rekomendasi. Dikatakan Ketua Apkasindo Kaltim, Betmen Siahaan, pihaknya mengaku telah berusaha memenuhi setiap persyaratan. Salah satunya meminta BPN Paser menerbitkan surat rekomendasi atas lahan yang diajukan penerima PSR oleh masyarakat. Namun usai disampaikan persyaratan, terdapat koperasi yang tak bisa menerima surat rekomendasi dari BPN. Baca juga: Perusahaan Kelapa Sawit di Paser Diduga Wanprestasi, Warga Mengadu ke DPRD "Ini permasalahan serius, bahkan terancam gagal dilaksanakan program PSR. Lahan kelapa sawit milik warga yang tak mendapatkan rekomendasi tidak memiliki permasalahan maupun bersengketa dengan HGU maupun CA," kata Betmen Siahaan, dikutip dari Harian Disway Kaltim - Disway News Network (DNN). Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Djoko Bawono, mengatakan, ada 7 ribu hektare lahan sawit yang diajukan masyarakat untuk menerima PSR. Dirinya menginginkan program itu dapat terus berlanjut. "BPN bisa menerbitkan rekomendasi yang menerangkan bahwa lahan warga tak bermasalah dengan HGU dan CA," harap Djoko. Di tempat yang sama, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Paser, Dwi Yana, menuturkan bakal menindaklanjuti  hasil pertemuan dengan pihaknya atau kepala BPN. Termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait. ASA/ZUL