Subsidi BPJS Kesehatan dari Pusat di Paser Terancam Hilang

PASER, nomorsatukaltim.com - Lambat sedikit saja melakukan pendataan, program bantuan pemerintah pusat terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terancam lenyap. Pasalnya dari 15.954 kuota, baru sekira 7 ribu yang terdata dari 60 desa di Kabupaten Paser. Sementara wilayah selatan Kaltim ini memiliki 139 desa dan 5 kelurahan. Perampungan data harus cepat dilakukan, sehingga program ini tak lepas. Apabila kuota tak terpenuhi, besar kemungkinan akan dibebankan ke pemerintah daerah untuk iurannya. Nominal program penerimaan bantuan iuran (PBI) Rp 37.800 per bulan. Baca juga: Pemkot Balikpapan Evaluasi Program BPJS Gratis, Ini Sebabnya "Ini sudah ada 60 desa yang sudah terdata, tidak semua warga mendaftar," kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Paser, Muhammad Yunus dikutip dari Harian Disway Kaltim - Disway News Network (DNN). Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Paser, Noormini mengatakan,  jika waktu yang telah ditentukan lewat, maka hanya yang telah diverifikasi saja mendapatkan kepesertaan. Sedangkan sisanya jatahnya diambil kembali. Sementara jika pemerintah daerah harus menganggarkan lagi, akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Anggaran yang ada saja dari APBD untuk BPJS Kesehatan kepada masyarakat sudah Rp 23 miliar," sebutnya Noormini. Bahkan pada 2021 ini, BPJS Kesehatan telah menonaktifkan 16.534 PBI di Kabupaten Paser. Karena datanya tidak sesuai lagi. Di antaranya meninggal, pindah, dan hal lainnya sehingga dianggap tidak aktif. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Paser, banyak warga enggan mendaftarkan di program gratis ini. Begitu pun dengan perangkat desa. Dari 139 desa di Paser, baru 64 perangkat desa yang terdaftar BPJS Kesehatan. Sementara itu, Bupati Paser, Fahmi Fadli mengingatkan kepala desa agar pro aktif mendata warganya yang belum ter-cover sebagai penerima BPJS Kesehatan gratis. "Jangan sampai masyarakat  tidak mendapatkan perhatian dari kepala desa tentang  kesehatan mereka," tegas Fahmi baru-baru ini. Informasi yang ia ketahui, banyak desa yang belum menyampaikan data warganya untuk mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis dari Pemkab Paser. "Kalau tidak salah baru 60 desa yang menyerahkan data warganya untuk mendapat kartu BPJS, artinya masih banyak desa yang belum menyetor data warganya," jelas Fahmi. Ia mengharapkan capaian 95 persen Universal Health Coverage (UHC) segera terwujud. Pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana camat dan kepala desa mendaftarkan warganya mendapatkan BPJS Kesehatan gratis. "Kami akan terus evaluasi kinerja kepala desa dan camat untuk mendaftarkan warganya agar bisa mendapatkan BPJS gratis," pungkasnya. ASA/ZUL