Pelaku Usaha di Sektor Migas Diminta Bersiap Hadapi Transisi

Denpasar, nomorsatukaltim.com - Pelaku usaha di sektor minyak dan gas diminta bersiap menghadapi proses transisi energi hijau (green energy). Hal demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam 2nd International Convention Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 secara virtual, Selasa (30/11/2021) kemarin mengutip harian Disway Kaltim. Seperti diketahui, pemerintah sedang mendorong transisi energi dari fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain, pengembangan B30 hingga B100, pengembangan bio avtur yang terus dilakukan, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk sektor transportasi dan industri. Badan usaha yang bersinggungan dengan energi fosil pun diminta untuk membuat perencanaan matang guna menghadapi era transisi tersebut. "Kunci dari seluruh hal itu adalah bekerja maksimal dengan menggunakan teknologi hijau. Sehingga produk yang dihasilkan adalah yang ramah lingkungan, dan tentunya bisa mendukung capaian pengurangan emisi karbon," tutur Airlangga. Pada gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021 (COP26) di Glassgow, Skotlandia juga ada komitmen untuk menerapkan teknologi hijau pada sejumlah proyek strategis. Ini adalah komitmen untuk melakukan transisi energi yang mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan. Di sisi lain, pemerintah disebut tetap akan memperhatikan kecukupan energi guna mendukung kegiatan perekonomian. Dengan begitu, Indonesia bisa membuat terobosan dibanding rencana awal. "Kita tetap membutuhkan migas bumi sebagai sumber bahan baku energi utama. Bahkan gas sebagai sumber energi yang rate emisinya rendah tentunya punya peran yang bisa ditingkatkan untuk menggantikan energi fosil lain," jelasnya. Airlangga menyebut persiapan matang perlu dilakukan agar Indonesia bisa terus mendukung pertumbuhan energi dengan harga yang tetap terjangkau. Peningkatan produksi yang diusahakan 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030 diakui sebagai tantangan besar. "Perlu untuk dibuatkan roadmap agar bisa dicapai," tambahnya. "Indonesia berkomitmen agar industri hulu migas bisa ditingkatkan, baik lifting minyak maupun gas bumi. Pemerintah berikan ruang untuk peningkatan investasi dengan berbagai insentif di sektor hulu migas, tentunya penyederhanaan perizinan dan hal lain yang bisa didorong melalui SKK Migas," tandasnya. BEN/ENY