Kukar, nomorsatukaltim.com – Pemkab Kukar akan menata ulang Anak Sungai Mahakam sektor Tenggarong. Untuk mengembalikan fungsi sungai, sekaligus mempercantik kota. Agar kawasan sempadan sungai tidak semrawut lagi.
Pemerintah memang tengah berupaya menjadikan ibu kota kabupaten: Tenggarong, sebagai kota yang cantik, rapi, dan tentu saja layak huni. Upaya itu, juga bakal menyeser ke kawasan bantaran Anak Sungai Mahakam sektor Tenggarong. Yakni sepanjang Jalan S Parman hingga kawasan Teriti, Jalan Mangkuraja.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono menjelaskan, kawasan tersebut akan ditata ulang. Sehingga bisa masuk dalam kategori Kota Layak Huni (KLH). Pencapaian itu, telah menjadi target Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar.
Lebih lanjut, Sunggono bilang bahwa aksi tata ulang ini akan masuk ke program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pemkab berharap, revitalisasi kawasan bantaran sungai ini tak sampai melakukan relokasi permukiman. Sebisa mungkin ditata ulang saja. Agar masyarakat tenang, pemkab nyaman.
"Akan di re-design, agar kesannya tidak kumuh seperti sekarang," jelas Sunggono.
Sebelum program ini, Pemkab Kukar sebenarnya sudah memerhatikan kawasan bantaran sungai tersebut. Lantaran terjadi pendangkalan. Yang berimbas pada masalah banjir. Hanya saja, pemkab tidak bisa berbuat banyak karena pengerjaannya menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Sehingga dengan program revitalisasi ini, bisa dikatakan sebagai satu aksi untuk mengatasi dua masalah. Yakni kekumuhan dan banjir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutai Kartanegara (Kukar), Wisnu Wardana belum lama ini mengatakan. Bahwa anak DAS Mahakam sektor Tenggarong memang perlu direvitalisasi. Sebab sudah cukup renta untuk menahan potensi banjir belakangan ini.
"Itu termasuk anak sungai orde 2, kewenangan ada di BWS wilayah Kaltim, yang diharapkan bisa ditangani, meskipun pemda, tetap harus ada koordinasi dengan mereka," ujar Wisnu Wardana.
Hanya memang, kata Wisnu, merevitalisasi anak DAS Mahakam di Tenggarong akan sangat kompleks. Selain endapan lumpurnya tinggi, juga kawasan itu sudah kadung padat permukiman masyarakat. Sehingga menyulitkan ruang gerak pengerjaan.
Seperti di sepanjang Jalan Mangkuraja. Proses penurapan tepi sungai dipastikan akan sangat sulit dilakukan. Solusinya, harus dilakukan pembebasan lahan. Karena jika dipaksakan, permukiman warga bisa ikut roboh ketika sedimentasi sungai dikeruk secara masif.
"Yang disampaikan dan diharapkan juga ada keterlibatan OPD lain, tidak hanya DPU Kukar saja," pungkasnya. MRF/AVA