“Hal yang mereka lakukan adalah bagaimana caranya melanjutkan untuk berdagang tapi di tempat lain atau materi dagang yang lain. Tidak sedikit juga yang beralih ke profesi yang lain.”
“Namun perlu digarisbawahi, mereka punya tantangan lain. Yaitu, jalan mana yang belum ada PKL-nya?” Ungkap Hans.
Di sela waktu 6 bulan tersebut, IPTM pernah mencoba menyuarakan aspirasinya kepada DPRD Kota Samarinda dan telah diberikan jawaban oleh Pemerintah Kota Samarinda. Melalui Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso.
Rencana pemkot, Taman Tepian Mahakam dibuka lagi pada 2 Juli 2021. Tetapi gagal karena adanya PPKM Level 4. Namun setelah PPKM turun ke Level 2, pembukaan kembali yang dinanti belum juga datang.
Disinggung mengenai ketidakpastian dari Pemkot Samarinda, Hans menyatakan mereka masih mengedepankan asas permakluman. Ia menuturkan, urusan pemkot banyak. Bukan hanya mengatur pedagang Tepian Mahakam saja.
“Saya mengedepankan asas permakluman. Mengingat banyaknya fenomena yang terjadi. Rutinitas banyak dari pemkot. Bukan hanya Taman Tepian saja yang diurus oleh pemkot dan tidak jadi prioritas,” tegas Hans.
Namun begitu, bukan berarti mereka tak menantikan pembukaan yang dijanjikan. IPTM juga disebutnya siap menerapkan perubahan regulasi dan penataan Taman Tepian Mahakam pasca tutup. Seperti pembatasan jumlah pedagang, dan syarat-syarat lainnya.
Berdasar informasi awal, Pemkot Samarinda akan kembali membuka Taman Tepian Mahakam pada 20 November mendatang. Jika benar, maka para PKL bisa sumringah lagi. Tak hanya itu, Samarinda akan kembali memiliki ikon wisatanya lagi.
*
PIKIRKAN DAMPAK
Tutupnya Taman Tepian Mahakam ini juga menjadi perhatian pengamat ekonomi Kaltim, Hairul Anwar. Dirinya mengetahui pasti bahwa pendapatan para pedagang ini pasti turun drastis selama penutupan. Dan secara umum, pelaku PKL sektor kuliner memang sangat berdampak selama kebijakan pembatasan. Itu sesuatu yang normal.
Namun, yang ia kritisi adalah upaya Pemkot Samarinda kepada pedagang. Ia merasa pemerintah tidak memikirkan efek pedagang dari penutupan taman yang sudah eksis lintas generasi tersebut.
“Seharusnya pada saat memutuskan ditutup, mikir bagaimana cara kompensasinya.”
“Kalau kita mau fair, program–program pemerintah kan banyak sebenarnya untuk membantu menanggulangi sementara. Banyak kan bantuan–bantuan yang disediakan,” kritik Cody, panggilan akrabnya.
Cody juga menganggap Pemkot Samarinda lemah dalam mendata seluruh pedagang kecil maupun besar di Kota Samarinda. Sehingga, ketika kejadian penutupan Taman Tepian Mahakam, Pemkot Samarinda hanya menutup tanpa bisa membantu selama 6 bulan ini.
“Seharusnya selama pandemi, ASN atau honorer bisa keliling untuk mendata. Kan (bisa) didata mana usaha kecil yang permanen,”ucap Cody.
Terkait rencana pembukaan pada bulan ini. Cody tak hanya berharap itu bukan kabar palsu. Namun lebih jauh, pemkot dinilainya harus belajar dari kejadian sebelumnya.