Apabila dikaitkan dengan kinerja Sa’bani selama periode jabatan, ada beberapa PR yang menjadi perhatian. Terutama, dari segi kebijakan anggaran. Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah atau akrab dipanggil Castro, mengkiritisi kinerja Sa’bani selama dirinya menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.
“Sebagai Ketua TAPD, pembahasan APBD dan perubahan yang beberapa kali gagal mencapai kesepakatan dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim. Sekdaprov ke depan harus punya kemampuan komunikasi politik atau negosiasi yang baik,” kritik Castro.
Diketahui, pada seleksi Sekprov sebelumnya, terdapat perseteruan antara Kemendagri dan Gubernur Kaltim Isran Noor. Di mana, Kemendagri mengakui Abdullah Sani sebagai Sekprov yang sah. Tetapi, Isran hanya mengakui Muhammad Sa’bani sebagai Sekprov terpilih. Potensi perseteruan pada seleksi kali ini pun, menurut Castro, bisa saja terulang.
“Hal ini dikarenakan hak presiden untuk memilih satu nama dari tiga orang yang dikirim. Oleh karena itu, komunikasi politik antara gubernur dan presiden juga harus lebih intens, untuk meminimalisir potensi perseteruan seperti kemarin,” pungkasnya.
Berdasarkan jadwal seleksi terbuka kali ini, hasil akhir pemilihan calon Sekprov akan diumumkan pada Bulan Desember mendatang. DSH/AVA