Popda Kaltim Jadi Apa Enggak, Daerah Butuh Kepastian

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Wakil pemerintah daerah menuntut kepastian penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kaltim ke-XVI. Dalam pertemuan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Selasa (9/11) tak ada keputusan penyelenggaran. Rencana Popda tahun ini seharusnya berlangsung mulai 20 November hingga 27 November. "Belum ada (hasil), masih diskors dulu. Nanti ada pertemuan lagi dengan pimpinan (Sekprov)," kata Kepala Dispora Kaltim, Agus Tian Noor. Hasil diketahui setidaknya dalam beberapa hari ke depan. Ada beberapa opsi yang bakal disampaikan ke Sekretaris Provinsi Kaltim, Sa'bani. Di antaranya tetap dilaksanakan tahun ini dengan catatan cabang olahraga (Cabor) dibatasi. Kemudian, apakah ditunda tahun depan. Ia bilang, jika tetap terlaksana tahun depan, tuan rumah dipastikan tetap Kabupaten Paser. Muncul kekhawatiran, andai terlaksana 2022, terdapat daerah yang tidak ikut partisipasi di Popda. "Nggak pasti juga. Masih (melihat) pembahasan APBD masing-masing daerah," sambungnya. Gelaran Popda ini sejatinya sebagai persiapan menjaring atlet untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2023 mendatang. "Jika dibatalkan. Nanti untuk Popnas, kami serahkan kembali ke cabor masing-masing," urainya. Tak ada keputusan, peserta rapat Popda Kaltim pada hari yang sama juga langsung bertolak ke Samarinda. Membahas kejelasan perhelatan akbar dua tahunan itu. "Ini mau dikonsultasikan (dibahas) dengan Sekprov Kaltim tentang kelanjutan Popda. Apakah tetap tahun ini atau ditunda," kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Muksin. Terkait dengan tahapan menuju Popda, dikatakan Muksin, jika jauh hari telah telah bersurat yang ditandatangani Bupati Paser, mengenai permohonan anggaran. Kemudian disusul lagi surat Sekertaris Daerah (Sekda) menindaklanjuti surat bupati. "Sampai hari ini belum dapat tanggapan ketersedian anggaran Popda. Itu yang kami tunggu," jelasnya. Jika memang anggarannya tak tersedia, Pemkab Paser menunggu surat balasan dari Pemprov Kaltim. Ia bilang, alokasi anggaran Popda tanggung jawab Pemprov Kaltim, sebagai penyelenggara. "Sebelumnya Berau ditunjuk tuan rumah dan sudah dianggarkan di sana. Kemudian dialihkan di Paser. Seharusnya setelah dialihkan diikuti alokasi anggaran untuk Popda di Paser. Tapi-kan tak tersedia, dan dialokasikan di APBD Perubahan. Namun diketahui bersama APBD Perubahan tak disahkan," terang Muksin. Di tempat yang sama, Kepala Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin, mengkritisi kinerja Pemprov Kaltim mengenai Popda. Mengingat agenda provinsi yang dilaksanakan di daerah. "Koreksi ya, bahwa ini ketidakmampuan provinsi mengakomodir rencana kerjanya sendiri," cetus Alimuddin. Dikatakannya, Pemprov seharusnya memahami apa yang telah dilakukan daerah peserta Popda. Diakuinya telah habis-habisan persiapan selama 7 bulan belakangan ini. Ia menyayangkan jika tak dapat terlaksana, menurutnya jadi catatan buruk Pemprov Kaltim dalam dunia olahraga. "(Rapat) hari ini tanda kejelasan. Kalau selevel provinsi persoalan seperti ini tidak bisa diatasi kaya apa. Nggak masuk di akal," langtang Alimuddin. Ia menyebutkan, jauh hari sebelum Gubernur menetapkan Paser tuan rumah. Seharusnya telah melakukan langkah-langkah menuju Popda. Salah satunya melakukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mendahului APBD Perubahan. "Karena kita tak tahu waktu itu APBD Perubahan ada atau tidak ada. Ya pada akhirnya APBD Perubahan tidak ada (tak disahkan). Kami berharap pertemuan dengan Sekprov ada solusi," ucapnya. Ditegaskannya, seluruh Kabupaten/Kota telah melakukan persiapan, baik training center dan lainnya. Bahkan pengadaan barang dan jasa. Jika tiba-tiba terhenti, ia mempertanyakan bagaimana penyusunan perencanaan program kegiatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kaltim. "Ini nama besar Pak Gubernur (dipertaruhkan) dalam rangka pembinaan olahraga tingkat pelajar. Melihat penyampaian tadi (rapat di Grand Senyiur) bahwa kita ini kecewa berat. Kok selevel provinsi tidak bisa mengelola persoalan sekecil ini," ungkapnya. Jika digeser pelaksanaan tahun depan, ia mempertanyakan persoalan usia atlet. Dirinya juga mengatakan bahwa semua daerah telah menutup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. "Itu sudah close (tutup, Red) jadi kita sudah tak menganggarkan tahun depan. Tahun depan dilaksanakan, kami Kabupaten/Kota bukan memboikot, tapi kami tak punya anggaran melaksanakan itu. Kecuali mungkin provinsi mau membiayai secara keseluruhan," ujarnya. Terlepas dari batal atau tidak, Alimuddin meminta Pemprov Kaltim memberikan penegasan, andai Popda tahun ini tidak dilaksanakan. "Sehingga teman-teman di daerah itu ada alasan untuk mempertanggungjawabkan hasil pengadaan barang dan jasanya, jangan lepas tangan," tandasnya. *ASA