Syafruddin Terima Empat Aspirasi Warga Balikpapan

Syafruddin memberikan jawaban atas aspirasi warga Klandasan Ilir dalam lanjutan reses di Balikpapan. (Mubin/DiswayKaltim.com) Samarinda, DiswayKaltim.com – Warga Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan  menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kaltim, Syafruddin. Dalam lanjutan reses yang diadakan Rabu (30/10/2019) malam. Ketua RT 57 Kelurahan Klandasan Ilir Lukman Hakim mengatakan, terdapat empat aspirasi yang disampaikan warga kepada Syafruddin. Di antaranya zonasi sekolah, penyediaan air bersih, insentif guru, dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan warga. “Masalah zonasi sekolah ini, ada beberapa anak yang tidak bisa masuk sekolah. Kasihan anak-anak yang umurnya sudah harus sekolah, tapi tertunda karena tidak masuk zonasi,” ungkap Lukman kepada diswaykaltim.com. Sementara persediaan air bersih, sebagian warga sudah mendapat aliran air. Namun khusus warga yang bermukim di dataran tinggi, tak mendapat air. Padahal pipanya sudah terpasang. “Di Ragunan itu belum ada yang ngalir. Tekanannya kurang kuat. Ini kan masalah ketersediaan kapasitas bahan baku,” jelasnya. Begitu pula soal insentif guru dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Warga meminta Syafruddin memperjuangkannya di DPRD Kaltim. Lukman menyebut, banyak guru yang belum menerima tambahan insentif dari pemerintah. “Kalau iuran BPJS Kesehatan, banyak yang tidak mampu membayar. Ini justru dinaikkan. Itu akan menambah beban warga,” ucapnya. Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan Syafruddin merespons positif beragam aspirasi warga Klandasan Ilir. Ia akan berupaya memperjuangkan harapan warga tersebut. “Ini masalah kebutuhan dasar warga. Seperti BPJS Kesehatan dan air bersih. Soal iuran BPJS Kesehatan ini, kita serba salah. Karena pemerintah pusat yang mengatur. Tapi saya akan berupaya menyuarakannya,” ujar Syafruddin. Ia berpendapat, pemerintah pusat dapat mengalihkan wewenang pengelolaan BPJS Kesehatan. Sejatinya pemerintah daerah dapat menyubsidi iuran untuk jaminan kesehatan warga. “Harusnya Pemprov Kaltim bisa menanggungnya. Karena anggaran kita cukup. Bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis,” katanya. Kemudian persediaan air bersih, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim ini akan memperjuangkan kelanjutan proyek penambahan waduk di Balikpapan. “Kalau soal insentif guru, itu sudah ada dianggarkan. Seingat saya Rp 700 ribu per bulan. Tapi gini, harusnya ke depan bukan lagi dalam bentuk hibah. Tapi sudah masuk dalam anggaran 20 persen itu,” sarannya. (adv/qn/boy)