Ilustrasi jembatan tol Balikpapan -Penajam Paser Utara. (ist)
Balikpapan, DiswayKaltim.com - Pemerintah Kota Balikpapan menyerahkan sepenuhnya keputusan pembangunan jembatan tol Penajam Paser Utara (PPU) - Balikpapan ke pemerintah pusat.
Keputusan itu diambil Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, lantaran masih ada dua persoalan yang belum menemui titik temu.
"Memang masih ada dua persoalan. Yang satu soal ketinggian jembatan, dan satu lagi soal lokasi turunnya (jembatan), karena tidak ada lahan kosong (di Balikpapan)," jawab Rizal Effendi saat ditanya masalah jembatan tol, Minggu (27/10/2019).
Di samping soal lahan kosong, turunan jembatan mengalami kendala pembiayaan karena kedalaman laut di Teluk Balikpapan. Sementara di sisi PPU tidak ada masalah lahan karena berada di kawasan Nipah-Nipah yang masih kosong.
Rizal bilang, masalah ketinggian jembatan tol telah disampaikan ke Menteri Perhubungan. "Yang mengerti mereka, makanya saya serahkan keputusan di Menhub. Mereka yang ngerti idealnya seperti apa. Saya nggak ngerti," tegasnya.
Ketika dikonfirmasi rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan tender ulang proyek itu, Rizal mengaku hanya mendengar akan dilakukan evaluasi. "Apapun keputusannya, kami ikut saja," kata dia.
Tidak ngotot-nya Balikpapan terhadap proyek itu, salah satunya karena tak punya biaya. Balikpapan memang punya bagian saham lima persen untuk ikut membangun, tapi sampai tahun ini belum ada anggaran yang diplot untuk jembatan tol.
"Balikpapan tidak ikut investasi. Dananya nggak ada kita, (karena) besar sekali. Nanti kalau misal ga ada dana ya kita jual saja (jatah) ke investor. Siapa saja yang mau. Kalau jembatan memang perlu," kata dia lagi. Untuk diketahui, pemerintah daerah memperoleh jatah lima persen dari modal. Berbeda dengan Balikpapan, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud dalam kesempatan berbeda, berharap pemerintah pusat segera merealisasikan rencana itu. Menurut politisi Partai Demokrat itu, ketinggian jembatan mestinya tidak jadi kendala. (fey/eny)