Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan, Muhammad Adam berharap pembebasan lahan pendekat Jembatan Pulau Balang selesai tahun ini. Kalau tidak, proyek yang disebutnya sebagai Jembatan Abu Nawas karena ada jembatannya tapi tak ada jalannya itu bisa semakin molor penyelesaiannya.
Sematan Abu Nawas itu ia buat lantaran sosok jenaka tersebut kerap menghadirkan keajaiban. Dalam konteks Jembatan Pulau Balang, diartikan sebagai; ajaib betul ada jembatan yang tak tersambung dengan jalanan.
"Karena jembatannya ada, tapi enggak fungsional karena dari sisi Balikpapan tidak ada jalan pendekat," ujar Adam yang juga sebagai Anggota Komisi III DPRD Kaltim, baru-baru ini.
Menurutnya saat ini tim pembebasan lahan di jalan pendekat Pulau Balang sisi Balikpapan sudah dibentuk. Ia berharap tim ini bisa bekerja lebih cepat.
"Kalau tidak, saya pikir sampai dua tahun itu bisa disebut Jembatan Abu Nawas. Mudahan proses pembebasan lahan tidak terlalu rumit sehingga tahun ini bisa selesai. Jadi awal tahun 2022 sudah bisa dilakukan lelang pengerjaan fisiknya," urainya.
Proyek penyelesaian jalan pendekat itu, kata Adam mestinya bisa lebih diprioritaskan karena menyerap anggaran yang begitu besar. Hingga Rp 1 triliun. Yang disebutnya ada dua opsi pengerjaan. Yakni pertama mengikuti desain trase yang lama, melewati tiga jembatan.
"Satu jembatan katanya Rp 300 miliar. Jadi kalau ada tiga Rp 900 miliar. Itu belum pembangunan jalannya. Itu pun melewati hutan mangrove," ungkapnya.
Opsi kedua pun mencuat. Di mana penlok sisi jalan pendekat sudah dibuat oleh Pemkot Balikpapan, pada Desember 2020. Berdasarkan informasi yang dia terima, jarak antara Kariangau ke Pulau Balang sepanjang sekitar 7 Kilometer. Rencananya akan dibuatkan jalan dua jalur sepanjang akses tersebut.
Ia meyakini opsi kedua yang dipastikan terlaksana. Lantaran tim survei juga sudah melakukan tugasnya menginventarisasi seluruh pemilik lahan. "Kita berharap proses pembebasan lahan kelir. Kemudian masuk ke fisik 2022," tukasnya.
Jika program penyelesaian Jembatan Pulau Balang belum bisa selesai tahun ini, katanya, maka bisa molor lagi sampai waktu yang tidak ditentukan. Sehingga ia berharap agar program pembangunan jalan pendekat dari sisi Balikpapan juga menjadi perhatian nasional. Sama dengan rencana proyek pembangunan flyover di Muara Rapak.
"Tapi informasinya gubernur sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Karena itu pertama, jalan nasional. Otomatis harus tanggung jawab pembiayaan dari pusat. Tapi seperti apa kelanjutan komunikasi Pak Gubernur, kita belum tahu," pungkasnya. (ryn/ava)