Samarinda, nomorsatukaltim.com - Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin S.Sos S.Fil, menyampaikan tanggapan terhadap pelaksanaan vaksinasi di Kaltim yang kebanyakan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi atau lembaga non-pemerintah.
Politisi Partai Golkar ini menyoroti proses pendistribusian vaksin ke Kaltim yang kebanyakan disalurkan kepada organisasi atau lembaga-lembaga non-pemerintah.
“Kalau cara-cara seperti ini dilakukan justru akan menyandera pemerintah daerah di mata rakyatnya sendiri,” ujar wakil rakyat dapil Kutai Kartanegara ini, Selasa (31/8/2021) siang.
Menurutnya, terkait keterlibatan organisasi atau lembaga di luar pemerintah dalam pelaksanaan vaksin itu sah-sah saja, namun sebatas supporting pemerintah daerah. Bukan malah mendominasi.
“Selama ini yang kita lihat praktiknya, pemerintah daerah menjadi penonton dengan organisasi itu meskipun itu untuk rakyat juga, cuma wibawa pemerintah daerah kan runtuh,” kata salehuddin.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim tersebut juga menyoroti proses pendataan vaksin secara online yang tidak bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Sehingga sebagian besar masyarakat hingga kini belum ada yang mengikuti vaksin.
“Persoalannya, kadang-kadang pendaftaran online itu baru di akses tiba-tiba sudah penuh kuotanya, sehingga ini memang kita lihat pola komunikasi pemerintah ke publik perlu diubah” bebernya.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada mekanisme sistem atau pola dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang konkret terkait vaksin. Serta bagaimana tata kelola pendistribusian yang berpihak kepada daerah oleh pusat.
“Dengan pengelolaan sistem informasi dan pendistribusian yang baik, diharapkan program vaksinasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai target,” pungkasnya. (adv/top/ava)