Pendukung Adu Jotos, di Mana Rudy dan Makmur?

Ketua DPD I Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud tak terlihat ketika ratusan massa menggelar aksi di depan sekretariat, Rabu (30/6/2021). Begitu juga dengan Makmur Haji Aji Panglima Kahar. Kader Golkar yang duduk sebagai Ketua DPRD Kaltim itu tak tampak di tengah pendukungnya.  

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Berdasarkan informasi yang dihimpun Disway Kaltim, Rudy Mas’ud dan Sekretaris DPD I Gokar Kaltim, Muhammad Husni Fachruddin sedang berada di Jakarta. Dua tokoh yang menjadi sasaran unjuk rasa Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APA-MB) itu tak berhasil dikonfirmasi sampai malam tadi. Sementara Ketua DPRD Kaltim, Makmur, menginformasikan sedang memimpin rapat paripurna. Berdasarkan pesan singkat yang dikirim malam sebelumnya, tokoh kunci dalam konflik ini, mengaku masih menjalankan tugasnya di Karang Paci. Rudy Mas’ud dan Makmur disebut-sebut sebagai jurukunci untuk mendinginkan suasana di tubuh partai beringin. Apalagi, aksi saling lapor polisi sudah terjadi. Kemarin, pasca ricuh, APA-MB mengadukan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ke Polresta Samarinda. “Yang bisa mendamaikan ya kedua pihak yang berselisih. Baik Makmur maupun klan Mas’ud. Kedua pihak harus bersepakat menyelesaikannya melalui mekanisme hukum yang tersedia,” kata pengamat hukum, Herdiansyah Hamzah. Namun Castro, sapaannya, menggaris bawahi, posisi Ketua DPRD tetap dipegang bekas Bupati Berau itu. “Dengan catatan, sebelum ada putusan final, posisi ketua tetap status quois dijabat oleh Makmur,” imbuhnya. Sementara itu terkait kericuhan yang terjadi ketika aksi berlangsung, koordinator lapangan APA-MB, Jogras Hutain, mengaku sudah melapor ke penegak hukum. "Laporan sudah diterima polisi. Sudah dilakukan BAP. Polisi akan melakukan pengembangan. Sambil menunggu hasil visum," ujar Jogras Hutain. Ia mengalami luka lebam di bagian pelipis kanan. "Mata saya bengkak, penglihatan terganggu, masih pusing sampai sekarang," sebutnya saat diwawancara. Jogras menjelaskan, mulanya mereka datang untuk menyampaikan orasi dan membacakan tuntutan dengan damai. Sesuai ruang yang diberikan undang-undang dalam negara demokrasi. Tak ada niat untuk membuat keributan. Seratusan massa menggunakan ikat kepala kuning itu juga membawa sejumlah atribut demonstrasi. Mulai spanduk bertuliskan tuntutan mereka hingga sayur-sayuran dan telor. Namun menurut Jogras, massa aksi malah mendapat intimidasi hingga lemparan kursi dari dalam pagar sekretariat Golkar ke arah mereka. Hingga, keributan pecah pasca demonstrasi dipending untuk salat zuhur. Ketika massa aksi ingin memecahkan puluhan telor ayam secara serentak sebagai simbol. "Mereka keluar menghambur kami, merusak peralatan dan melakukan pemukulan kepada kami," ucap Jogras. Jogras membantah tuduhan pihaknya menggelar demo tanpa izin. "Saya sendiri yang mengantarkan surat izin langsung ke Polresta Samarinda. Justru menurut keterangan Intelkam Polresta Samarinda, malah dari pihak Golkar yang tidak mau didemo." "Kalau memang tidak ada izin pasti dari awal sudah dibubarkan kami. Buktinya polisi hadir di situ mengawal dengan baik. Artinya izin kita sudah jelas," katanya. Ia juga menyebut, bahwa klaim kubu Golkar memberikan waktu selama 5-10 menit untuk berorasi itu tidak benar. "Tidak ada mereka ngomong begitu. Dia malah mengancam dan mengintimidasi dari awal," sebutnya.

Bantahan AMPG

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Nindya Listiono, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan di awal aksi kepada kepolisian, bahwa demonstrasi tersebut tidak berizin. "Kedua, kami kemudian sudah sampaikan kalau mau (orasi) di luar ya silakan. Kita kasih waktu 5-10 menit. Tapi ternyata yang terjadi lebih dari pada itu. Kemudian kami lihat ada upaya-upaya provokasi di lapangan," ujarnya ketika diwawancara usai demonstrasi kemarin. "Kami selaku kader tentu kantor ini adalah harkat dan martabat yang kami harus jaga. Itu kewajiban. Jadi tolong dipahami." "Kalau ada tamu yang datang baik-baik ya kami terima. Tidak ada masalah. Tapi kalau datang dengan etikad yang kurang baik ya tentu kami punya hak untuk menjaga dan mengamankan kantor kami," tuturnya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa rotasi jabatan ketua DPR Kaltim yang menjadi tuntutan aksi merupakan ranahnya internal Partai Golkar. Di samping itu, menurutnya, ada upaya-upaya lain yang bisa ditempuh jika keberatan. "Bahkan di internal partai kan diberikan ruang untuk mengajukan keberatan. Silakan menggunakan ruang-ruang tersebut. Sebaiknya kita menghindari konflik-konflik yang tidak perlup." Dalam keterangannya, Jogras menegaskan, APA-MB akan tetap melanjutkan aksi hingga surat PAW atau rotasi jabatan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dicabut DPP Partai Golkar. *DAS/YOS