Tiopilus Hanye: Wakil Dua Kabupaten

Sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk, masih banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Daerah yang dikenal sebagai Mahulu itu, tidak hanya butuh infrastruktur, tetapi juga sarana dan prasarana pelayanan publik.

nomorsatukaltim.com - Sampai saat ini, kegiatan pemerintahan Kabupaten Mahulu masih dikendalikan dari rumah-rumah sewaan. Kondisi ini tidak saja kurang ideal bagi pelayanan masyarakat, namun juga berdampak buruk bagi pemeliharaan dokumentasi. Baik dokumen negara, maupun masyarakat. “Hampir semua kantor instansi pemerintah Mahulu saat ini masih menyewa rumah penduduk. Padahal kondisinya belum layak, sempit, berjejal, sumpek, panas, sehingga beresiko hilangnya berkas berkas, dan juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahulu, Tiopilus Hanye, baru-baru ini. Politisi PDI Perjuangan itu mendukung rencana Pemkab membangun perkantoran pemerintahan. Pemkab Mahulu telah menyelesaikan kontrak atas pembangunan Kantor Bupati, Kantor Badan Penelitian dan Pegembangan Daerah (Bapelitbangda), dan Gedung DPRD. Pembangunan saran pemerintahan itu melalui anggaran Multi Years Contract (MYC) dengan BUMN Karya, PT Brantas Abipraya (Persero) sampai September 2021. “Semoga berjalan lancar, tepat waktu, dan berkualitas baik. Walau kadang terkendala kondisi geografis, pandemi COVID-19, serta cuaca dan lainnya,” tandasnya Selain pembangunan sarana publik, wakil rakyat kelahiran Kampung Long Lunuk, Kecamatan Long Pahangai, ini menyadari pentingnya prasarana infrastruktur dasar. Menurut kelahiran 26 September 1971 sebagai daerah otonomi baru Mahulu memprioritaskan pembangunan kebutuhan dasar. Utama sarana prasarana infrastruktur dasar, perkantoran, jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sebagainya. “Termasuk prasarana pertanian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta peningkatan ekonomi, termasuk bantuan untuk masyarat,” kata kader banteng sejak tahun 2000 ini. Sebelum menjadi angggota parlemen Mahulu, Tiopilus Hanye lebih dulu memperjuangkan suara rakyat di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Kepengurusan di partai bermula pada tahun 2000 sebagai Bendahara PAC PDIP Long Pahangai hingga 2005. “Menjadi Wakil Bendahara DPC PDIP Kubar 2005-2010, Bendahara DPC PDIP Kubar 2010 - 2015 dan kepala sekretariat DPC yang mengurus berkas dan sekretariat Partai,” ceritanya, Rabu (9/6/2021). Seiring pemekaran Mahulu, Tiopilus Hanye menjadi Sekretaris DPC PDIP Mahulu priode 2015-2019, berlanjut masih menjadi Sekretaris DPC PDIP Mahulu 2019-2024. Setelah 14 tahun menjadi kader PDI Perjuangan, dia masuk menjadi caleg pileg 2014, dan terpilih menjadi anggota DPRD Mahulu periode 2014-2019. Dilantik menjadi anggota DPRD sekaligus menjadi Wakil Ketua II DPRD Mahulu Januari 2016 menggantikan Drs Y Juan Jenau yang terpilih menjadi Wakil Bupati pasangan Bupati Bonifasius Belawan Geh perode 2016-2021. Pileg 2019 kembali maju jadi caleg di Dapil 3 Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Tiopilus Hanye kembali terpilih dan partai tetap mempercayakannya menjadi pimpinan DPRD sebagai Wakil Ketua I karena PDI Perjuangan di Mahakam Ulu menjadi pemenang kedua pileg. “Sebagai anggota DPRD yang saya perjuangkan bersama kawan-kawan anggota DPRD, menjadi saluran aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan,” bebernya. Selama dua periode mengikuti pileg, Tiopilus Hanye memiliki basis konstituen di Dapil 3 Mahulu, yaitu Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.Tetapi setelah menjdi anggota DPRD wajib menempatkan diri sebagai wakil rakyat. “Ketika menjadi anggota DPRD maka saya menjadi wakil rakyat untuk semua rakyat Mahakam Ulu,” urainya. Sebagai partai pengusung pemerintah, Tiopilus Hanye mengaku akan mengawal visi-misi Bupati Bonifasius Belawan Geh, Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera Berkeadilan. (imy/yos)