Samarinda, DiswayKaltim.com - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjadi aksi terakhir. Sehari sebelum UU KPK diterapkan. Setelah UU disahkan, Kebijakan KPK akan terbatas.
Akademisi hukum dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan demikian. Kerja KPK lebih birokratis.
"Mau berbuat harus izin dewan pengawas KPK," ungkapnya.
Kata Herdiansyah, revisi UU KPK hari ini belum diundangkan. Sehingga KPK masih bertaji. Namun ketika di berlakukan 17 Oktober nanti, maka gerakan KPK diprediksi meredup.
"Bisa jadi ini OTT terakhir KPK," katanya.
Ia menyebut OTT korupsi tersebut seperti mengonfirmasi jika proyek infrastruktur dihantui korupsi. Castro, sapaan akrabnya, menegaskan KPK harus mengusut tuntas perkara ini. Termasuk kemungkinan pelaku lain di luar OTT.
Ia menyebut OTT ini momentum membuka peluang penyelidikan kasus serupa. Setidaknya, seluruh proyek infrastruktur Kaltim yang kontroversial dan mengundang perbincangan khalayak. Agar diaudit investigatif oleh BPK.
Pada level pengawasan, pemerintah tak hanya mengandalkan kejaksaan melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
"Pemerintah seharusnya juga menggandeng lembaga yang memiliki kemampuan analisis konstruksi memadai," sebutnya.
Herdiansyah menuturkan pemerintah tak boleh hanya mengedepankan investasi dan pembiayaan infrastruktur semata. Sehingga abai dalam pengawasan. Diperlukan kebijakan terukur untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi. Yakni mem-blacklist kontraktor bermasalah.
"Transparansi anggaran, pengetatan pengawasan, hingga model partisipasi publik terbuka," ulasnya.
Ia menerangkan, KPK terbukti mampu melalap kasus-kasus besar di Benua Etam. Seperti kasus yang melibatkan Suwarna Abdul Fatah, Syaukani Hasan Rais, Samsuri Aspar, Rita Widyasari, hingga Hakim Kayat (PN Balikpapan).
"Makanya warga Kaltim patut mengapresiasi dan memberi sokongan kepada KPK," urainya. (hdd/boy)
Baca juga : Pasca OTT KPK, Kantor BPJN Kaltim Cabang Samarinda Sepi, Ruangan Ditutup Rapat