Desa Terkepung Tambang, Kades Mulawarman Mengadu ke DPRD Kukar

Kutai Kartanegara, nomorsatukaltim.com - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menerima keluhan dan aduan dari masyarakat. Tidak jauh-jauh dari masalah aktivitas pertambangan di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang. Tidak tanggung-tanggung, kini kepala desa yang bersangkutan menghadap DPRD Kukar.

Kunjungan pun langsung diterima Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi. Kades Mulawarman, Mulyono beserta perangkat desa lainnya menjelaskan. Jika kondisi desanya jauh dari kata layak. Lahan-lahan yang seringkali dipakai untuk sektor pertanian dan peternakan, mulai digerus aktivitas tambang. Maka dari itu, aktivitas pertambangan beberapa perusahaan di sana. Diminta oleh masyarakat Desa Mulawarman untuk tidak dilanjutkan lagi, saat habis masa perizinannya pada 2023 mendatang. "Jadi izin tambang tersebut, mereka minta untuk tidak diperpanjang atau di-stop," terang Alif Turiadi pada Disway Kaltim. Berdasarkan pengamatannya, Desa Mulawarman sudah seperti pulau kecil yang dikelilingi aktivitas pertambangan yang masif. Sehingga ia mewanti-wanti jangan sampai kejadian banjir hebat di Kabupaten Berau, turut dirasakan oleh masyarakat Desa Mulawarman. Maka menurutnya perlu peran serta pemerintah kabupaten melihat kondisi masyarakat di sana. Menurutnya hanya ada dua pilihan saja. Relokasi masyarakat Desa Mulawarman atau hentikan aktivitas tambang ketika izinnya sudah selesai. "Meskipun deposit batubara masih banyak, kalau masyarakat tidak menginginkan, ya harapannya tidak diperpanjang izin tersebut," lanjut politisi Partai Gerindra tersebut. Dengan penghentian aktivitas pertambangan disana, masyarakat Desa Mulawarman ingin pertanian dan peternakan kembali jadi sumber utama disana. Melihat pertanian yang cukup menjanjikan dan aktivitas peternakan yang cukup berkembang. Apalagi peternakan sapi yang mulanya hanya berjumlah puluhan saja, meningkat menjadi ratusan ekor saat ini. Maka perlu tangan pemerintah untuk memberikan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan peternakan di sana. Ke depan, dalam waktu dekat DPRD Kukar akan memanggil seluruh pihak terkait, tidak terkecuali pemerintah dan perusahaan yang beroperasi disana. Karena masyarakat sudah merasakan betul dampak dari aktivitas pertambangan. "Segera kita lakukan pemanggilan dan duduk bersama mencari solusi," pungkas Alif. (ADV/mrf)