Andi Harun Geram, Masyarakat  Dipersulit Dapat Layanan Kesehatan

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Wali Kota Samarinda Andi Harun geram hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah, yang terletak di Jalan P Hidayatullah, Samarinda.

Kedatangan Andi Harun bersama rombongan pejabat Pemerintah Kota Samarinda ini buntut adanya dugaan perlakuan diskriminatif pihak rumah sakit. Dugaan perlakuan diskriminatif itu dialami oleh Syafarudin, warga Kelurahan Sambutan. Dimana pada Minggu, (16/5) ia membawa anaknya ke rumah sakit dalam kondisi darurat, lantaran mengalami pendarahan serius. Saat hendak meminta layanan darurat, Syafarudin justru harus dihadapkan oleh personalan administrasi yang harus dipenuhi dahulu. "Awalnya saya diminta uang sebesar Rp 4 juta, tp belakangan berubah menjadi Rp 3 juta agar bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Saat itu saya hanya baru bisa menyiapkan Rp 1,5 juta saja, tapi staf administrasi menolak," kata Syafarudin. Menurut Syafarudin, bahwa pada dasarnya ia mampu membayar seluruh permintaan yang diwajibkan rumah sakit, hanya saja minimal penanganan keselamatan anaknya lebih diutamakan. Namun karena merasa dipersulit, ia langsung melaporkan kondisi ini kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun. "Ketika itu pak wali siap menjamin, hanya saja pihak rumah sakit tetap menolak dengan alasan harus sesuai dengan prosedur," papar mantan anggota DPRD Provinsi Kaltim itu. Kondisi yang cukup memperihatinkan ini pun langsung disikapi oleh Andi Harun, dengan melakukan sidak ke rumah sakit bersama rombongan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Senin, (17/5) sekitar pukul 14.00 Wita, Andi Harun meminta klarifikasi pihak rumah sakit terhadap persoalan yang terjadi. Pihak rumah sakit yang diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anam Aisyiyah, dr Achlia, membantah jika tidak melayanipaaien dari keluarga Syafarudin. Bahkan tetap memberikan layanannya meski belum menerima biaya yang seharusnya dibayarkan. "Sesuai prosedur, kami tetap menyampaikan layanan apa yang akan digunakan kepada pasien. Apakah mandiri atau menggunakan BPJS Kesehatan. Meski begitu, layanan kesehatan yang seharusnya diberikan tetap dilayani," kata Achlia. Sementara itu Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengaku kecewa terkait peristiwa yang terjadi. Bahkan ia meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memeriksa seluruh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, agar tidak melakukan kejadian serupa. "Saya kecewa atas peristiwa yang terjadi, saya minta dr. Ismid (Kepala Dinas Kesehatan Samarinda) untuk memeriksa seluruh rumah sakit. Saya harap kejadian ini tidak terulang," ungkap Andi Harun. Menurutnya, jangan sampai karena warga tidak mampu, kemudian tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan jika posisinya darurat, dan mengancam keselamatan pasien tentu ini bisa menjadi persoalan besar. (Sam)