Fokus Saja Infrastruktur IKN, ASN Urusan Daerah

PENAJAM, nomorsatukaltim.com – Rencana pemerintah pusat menyiapkan aparatur sipil negara untuk ibu kota negara (IKN) baru, dikritik Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

Menurut politisi Demokrat itu, urusan infrastruktur dalam pemindahan ibu kota negara jauh lebih penting. Bupati milenial itu bilang, pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan ASN yang akan ditugaskan di IKN. Pernyataan ini disampaikan AGM dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), baru-baru ini. Berbicara soal penerimaan ASN untuk IKN, AGM menyebut pegawai negeri dari PPU lebih tepat untuk memenuhi posisi itu. “ASN dari PPU harus diprioritaskan menjadi pegawai di IKN karena mereka yang paham kondisi daerah,” kata Abdul Gafur. Meski begitu, ia tetap mempersilakan persiapan dilakukan pemerintah pusat. Bagi ASN yang akan mengisi pos IKN, tetap melalui uji kepatutan dan kelayakan, yang dilakukan secara proporsional. "Memposisikan seseorang itu memang harus tepat sesuai kemampuannya dan jangan menempatkan orang hanya karna kepentingan saja karena akan merusak pemerintahan kita," kata AGM. AGM memberikan catatan, jika permintaan ASN itu dipenuhi, pemerintah pusat juga harus memberi solusi untuk daerah. Agar PPU tidak kekurangan orang atau aparatur terbaiknya yang dapat berdampak buruk. "Karena kita di daerah tentunya lebih mengetahui aparatur di daerah yang seperti apa yang dibutuhkan di IKN nanti," harapnya. Menurutnya memang pemindahan IKN saat ini secara insfrastruktur belum siap. Tetapi dirinya yakin terkait pemindahan pusat pemerintahan baru tersebut dapat terealisasi. Pun masyarakat PPU telah menerima 100 persen penetapan tersebut. Orang nomor satu di Benuo Taka  itu meminta Pemerintah Pusat saat ini fokus saja terhadap pembangunan infrastruktur di IKN. Karena pembangunan sarana pemerintahan itu lebih utama ketimbang pekerjanya. Dalam kesempatan itu pula, AGM telah melakukan langkah-langkah dukungan. Masih dalam rangka perpindahan IKN. Saat ini, Pemkab PPU telah melakukan berbagai langkah strategis di daerah. Salah satunya melalui bidang kesehatan yang menjadi fokus utama pembangunan di daerah. Kemudian ditambahkan dia bahwa  Kabupaten PPU saat ini juga  fokus pada pembangunan bidang pendidikan di daerah. Menurutnya peningkatan bidang pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencetak SDM yang berkualitas nantinya. "Saat ini di Kalimantan Timur juga sudah ada berbagai Universitas yang baik. Namun seiring perpindahan IKN ini, fasilitas pendidikan di Kaltim termasuk PPU juga masih perlu ditambah keberadaannya," tutup AGM. Dalam pernyataan yang dilansir CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) Tjahjo Kumolo mengaku sudah mengantongi daftar PNS yang akan dipindah dari DKI Jakarta ke Kaltim. Lalu, bagaimana kalau mereka tidak mau pindah? "Gak mau (pindah) silahkan keluar. Kita ingin kayak TNI, Polri sesuai penugasaan. Kalau tidak mau, silahkan keluar," ujar Tjahjo. Pasalnya, kata dia, Kementerian PAN & RB saat ini sudah mempersiapkan data-data ada berapa PNS yang saat ini bekerja di kementerian/lembaga di pemerintah pusat atau Jakarta untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari pendataannya tersebut, Tjahjo merinci ada 3% PNS/ASN yang tidak bisa dipindahkan ke Kaltim karena tingkat pendidikannya yang hanya lulusan SMP-SMA. Kemudian ada sekira 20% PNS yang akan pensiun pada 2023-2024. Oleh karena itu, untuk mengisi tugas PNS/ASN di Kalimantan Timur, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS, dengan spesifikasi harus menguasai Teknologi Informasi atau Information Technology (IT). PNS yang tidak mau dipindahkan dan tidak mengundurkan diri, bisa saja tetap menjadi PNS namun hanya mendapatkan gaji pokok dengan upah minimal, tanpa ada tunjangan kinerja. (rsy/yos)