Soal Jembatan Mahkota II yang Belum Sirna

Pemerintah Kota Samarinda menutup total akses Jembatan Mahkota II pasca longsor yang menyebabkan pergeseran jembatan. Seorang pemancing dilaporkan hilang. Proyek infrastruktur yang belum genap tiga tahun difungsikan itu terancam kolaps.   

PENGALIHAN arus lalu lintas diberlakukan sejak Senin (26/4) pukul 13.00 Wita. Pemerintah belum berani memastikan, kapan jembatan senilai hampir seratus miliar itu bisa dipakai lagi. Keputusan itu ditetapkan setelah konsultan jembatan, Taufik Renaldi menyimpulkan terjadi pergeseran ke kanan sejauh 7 milimeter, dan penurunan sedalam 33 milimeter pada fondasi jembatan di sisi Kecamatan Palaran. Tepatnya Jalan Ampera,  Kelurahan Simpang Pasir, atau dikenal kawasan Teluk Bajau. Pergeseran dan penurunan fondasi jembatan bertipe cable stayed itu, terjadi menyusul abrasi tanah di tepian Sungai Mahakam. Sisi kiri dari kaki jembatan tersebut, sehari sebelumnya. Di area pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kalhol berkapasitas 250 liter per detik. "Hari ini saya mengambil keputusan, jembatan Mahkota II ditutup untuk semua jenis kendaraan. Sampai ada pengumuman keadaan baru. Terkait hasil penelitian dan investigasi oleh konsultan dan ahli," ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di lokasi terjadinya abrasi, kemarin siang. Wali kota mengaku tak ingin berspekulasi. Untuk terus membuka akses jembatan. Sampai benar-benar diketahui keadannya aman untuk dilintasi kendaraan. Yang berdasarkan hasil penelitian dan investigasi ilmiah oleh otoritas berwenang. Walaupun, kata dia, dalam rapat lapangan yang digelar. Antara wali kota, Dinas PUPR kota, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur selaku penanggung jawab proyek dan PT Nindya Karya selalu kontraktor proyek secara teknis menyarankan cukup ditutup untuk jenis kendaraan berat dan roda 4. "Tapi karena saya yakin akan susah dikontrol, maka kita tutup total. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Ini untuk kepentingan yang lebih besar," kata orang nomor satu di Kota Tepian itu. Ia juga menyebut, telah melayangkan surat kepada Kementerian PUPR. Untuk dilakukan assesment terhadap kejadian tersebut. Sesaat setelah Taufik mengumumkan terjadi pergeseran dan penurunan. Terkait dengan upaya perbaikan dan penanganan terhadap kejadian tersebut. Pemda dan otoritas akan segera berkonsultasi dengan Komisi Keamanan Jalan, Jembatan dan Terowongan (KKJJT). Selain itu, pihaknya akan mendorong konsultan jembatan dan pihak berwenang, melanjutkan penelitian, uji teknis dan investigasi. Untuk mengetahui penyebab pasti disposisi fondasi jembatan yang dibangun selama 13 tahun itu. "Kita tidak bisa sedikitpun berspekulasi, apakah pergeseran pilon jembatan ini disebabkan karena adanya aktivitas kegiatan proyek ini (pembangunan IPA, Red.) atau karena ada alasan teknis lain. Sampai pihak konsultan nanti melakukan clearance terhadap masalah ini," ujar Andi Harun. Selanjutnya, kata dia, Pemda bersama BPPW Kaltim akan melakukan langkah apapun berdasarkan rekomendasi bersifat teknis dari konsultan, untuk menghindari pergeseran dan penurunan lebih jauh/parah. "Saya insyaallah menggunakan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan ini. Saya berani mengambil risiko untuk keselamatan warga. Yang penting berdoa rekomendasi teknis dari konsultan. Bukan spekulasi berbagai pihak," tandasnya. TAK TAHU ADA PALUNG Menurut Kepala BPPW Kaltim, Sandhi Eko Pramono, longsor terjadi secara beruntun. Pertama pukul 12.12 Wita. Disusul abrasi kedua pukul 12.27 dan yang ketiga pukul 12.45. Video detik-detik peristiwa itu juga sudah menyebar ke media sosial. Dua warga Palaran yang dikabarkan tengah memancing di lokasi tersebut pada saat kejadian menjadi korban. Keduanya terseret abrasi hingga tercebur ke Sungai Mahakam. Seorang korban berhasil menyelamatkan diri. Satu korban lainnya terbawa arus. Hingga kemarin petang, belum ada kabar ditemukan. Terlepas dari itu, BPPW dan PT Anindya Karya membantah bahwa areal proyek terbuka untuk umum. Mereka mengklaim, seluruh pintu masuk seluruh kawasan telah terdapat tanda safety bahwa lokasi tersebut terbatas untuk pekerja yang harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. "Tentang warga yang masuk, kami menyampaikan bahwa di seluruh lokasi proyek ini ada tanda safety sebagai kawasan terbatas. Penjagaan juga sudah dilakukan. Jadi ini menjadi catatan kita," kata Sandhy Eko Pramono, kepala BPPW berbicara kepada awak media di lokasi itu kemarin. Namun berdasarkan pengamatan media ini, tidak terdapat tanda larangan di sepanjang jalan masuk. Yang sekitar satu kilometer. Hanya ada pos jaga di 100 meter sebelum areal pembangunan, yakni ujung jalan tersebut. Terkait abrasi atau longsor. Sandhi mengakui hal itu. Namun, menurutnya penyebabnya bisa jadi multi faktor.  "Dan ini belum tentu disebabkan oleh proyek ini," klaimnya. Proyek itu telah dimulai sejak 18 bulan yang lalu. Tender ditarget rampung pada Mei 2022 mendatang. Dengan anggaran sebesar Rp 110 miliar yang semua bersumber dari APBN. Terkait metode pekerjaan. Ada dua metode menurutnya. Yakni metode penurapan darat dan metode penurapan laut atau perairan. Yang digunakan adalah metode penurapan darat. Untuk melakukan pekerjaan itu, kontraktor melakukan penimbunan. Atau pengurukan tanah di areal seluas 1/4 hektare. Atau berarti 2.500 persegi. Setebal 1,5 meter. Tanah timbunan  itulah yang belakangan mengalami abrasi atau longsor ke dalam Sungai Mahakam. Pengerjaan kemudian melakukan pemadatan terhadap tanah timbunan. Yang dikalaim tanpa proses vibrator. Sehingga tidak menimbulkan getaran. Hanya menggunakan alat penekan jenis vibrolorer seberat 5 ton. "Jadi karena memang itu jaraknya cukup jauh, jadi kita memilih metode darat bukan laut. Karena dalam prosesnya itu kan cukup jauh pak dari bibir semulanya, makanya penurapan dari darat ke tengah. Sehingga kita melakukan pemadatan. Dan kita belum melakukan pekerjaan konstruksi fisik besar," ia menerangkan alasan memilih metode penurapan melalui darat. Metode penurapan dari arah sungai dinilai lebih sulit secara teknis. Harus menggunakan ponton, kemudian sheet pile berpeluang besar hilang tergelincir ke dalam sungai. Ia mengatakan, sejauh ini konstruksi pembangunan baru berjalan sekitar 22 persen. Yaitu mengerjakan kerangka bangunan kantor dan laboratorium. Hingga kemarin, abrasi yang diketahui sudah terjadi pada bidang tanah seluas 3.000 meter per segi. "Sekarang kita belum tahu apakah masih ada penurunan atau abrasi," imbuhnya. Yang jelas, kata Sandhi, pengerjaan yang dilakukan sudah mengikuti kaidah teknis yang berlaku. Memang, lanjutnya, kondisi force majure. "Kan memang enggak ada ya pekerjaan yang perfect 100 persen. Kita akui  bahwa ini pekerjaan tangan. Kecuali kita salah melakukan prosedur," tuturnya lagi. Selain menerapkan sesuai prosedur teknis yang berlaku. Ia mengatakan dalam pengerjaan timnya terus terus melakukan komunikasi intens dengan multi instansi. Termasuk mendapat pendampingan dari kejaksaan tinggi Kaltim.  Ia juga menyebut, proyek IPAL berkapasitas 250 liter perdetik, yang kira-kira 1 liter per detik bisa menyuplai 80 rumah, dengan total target 10 ribu sambungang rumah dengan 50 ribu jiwa itu selalu berkomunikasi dengan Komisi Keamanan Jalan, Jembatan, dan Terowongan. "Kita juga mengikuti kaidah Amdal. Sepakat untuk melakukan penurapan dari darat dengan penimbunan terlebih dahulu sebagai landasan alat pemancangan turap," jelasnya. Sandhi memaparkan, berdasarkan rencana, pemasangan sheet pile dijadwalkan kemarin, sehari setelah terjadi abrasi. Pihak kontraktor telah menaruh peralatan berupa tingal pancang. Krain. Sheet pile untuk penurapan di lokasi longsor yang seluas 1/4 hektare. "Jadi kemarin itu seharusnya belum ada konstruksi berat. Semua baru menaruh material. Belum ada pemancangan jadi otomatis getaran yang diakibatkan oleh proyek ini belum ada. Karena memang belum dilakukan," ia menjabarkan. Kemudian, lanjutnya, rencana pemancangan tanggul tidak menggunakan paku bumi, melainkan menggunakan sistem hidrolik. Dan pembangunan semua infrastruktur tidak melebihi as 50 meter. Terhadap as jembatan. Karena syaratnya itu. Shandi, menyebut, bahwa 13 jam sebelum terjadinya longsor. Ada kapal LCT CPO yang karam di sekitar lokasi, dilakukan pengapungan pada pukul 23.00 Sabtu (24/4). Kapal yang semula tenggelam kemudian diapungkan sebagian sehingga salah satu bagiannya muncul. Itulah yang diduga menyebabkan kubangan di dasar sungai. "Lokasinya awalnya 15 meter dari bibir tepi tanah uruk," imbuhnya. Ia juga menyatakan, pada awal proyek itu akan dimulai, ada penambangan pasir di sekitar lokasi. Yang akhirnya setelah disampaikan kepada PDAM. Aktivitas itu dihentikan pada Februari awal tahun 2021. "Mengenai apakah aktivitas penambangan itu memengaruhi struktur geologi di bawah permukaan. Ini mungkin bisa terjadi," sebut Sandhi berspekulasi. Selain itu, konsultan juga memberi informasi, adanya palung di sekitar lokasi proyek. Tepat di sisi perairan tepi kawasan. Namun, adanya palung itu, kata dia, tidak terinformasikan secara akurat kepada pihaknya maupun kontraktor. Pemerintah Kota Samarinda, merencanakan membangun IPAL berkapasitas 4 kali 250 liter per detik di kawasan yang disebut Kalhol. Proyek ini adalah pengerjaan tahap awal sebesar 250 liter per detik. "Setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Teknisnya akan tetap kita selesaikan agar masyarakat Samarinda tetap dapat air. Masalah teknis di proyek apakah ada perlambatan dulu atau bagaimana nanti akan kita bahas," tuntas Sandhi. (das/yos)