Pendiri NU Hilang dari Kamus Sejarah Indonesia, PKB: Tim Penyusun Harus Dievaluasi

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia.

Permintaan ini disampaikan Huda menyusul temuan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Menurut dia, Kemendikbud harus membersihkan tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia dari orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan nasionalisme. Selain itu, Huda melihat Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud layak untuk ditarik dari peredaran. Bukan hanya jilid I, ia melihat buku yang dijadikan salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah tersebut banyak mengandung kejanggalan. “Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik. Karena adanya disinformasi,” katanya. Huda mengungkapkan kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I adalah hilangnya kiprah Hasyim Asy'ari yang dikenal sebagai Pahlawan Nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Termasuk mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan agresi militer Belanda. Kejanggalan ini juga ada pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid II. Di mana nama Sukarno dan Mohammad Hatta tidak masuk dalam entri khusus. Meski masuk pada penjelasan di awal kamus. “Justru ada nama tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entri khusus untuk diuraikan background personalnya,” kata dia. Terpisah, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menyatakan protes dengan langkah Kemendikbud yang menghilangkan nama Hasyim Asy'ari dan malah memasukkan nama mantan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, dalam Kamus Sejarah Indonesia. Sebelumnya, Kemendikbud mengatakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang disebut menghilangkan Hasyim Asy'ari masih dalam tahap penyempurnaan dan belum resmi diterbitkan. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, dokumen Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang beredar di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak yang masih perlu penyempurnaan. “Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” kata Hilmar dalam keterangan resmi yang disampaikan Senin (19/4) lalu. Dia mengatakan, naskah tersebut disusun pada 2017. Sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. “Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” ujarnya. Kemudian pada jumpa pers secara daring yang digelar Selasa malam, Hilmar menyatakan tak masuknya Hasyim Asy'ari pada jilid yang belum sempurna itu adalah sebuah kealpaan. Bukan kesengajaan. “Saya mengakui bahwa ini kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan,” ujar Hilmar. “Jadi, ini bukan seperti sengaja menghilangkan. Kemudian sengaja memasang untuk orang terpengaruh. Sama sekali tidak. Itu saya kira narasi keliru,” imbuhnya. Untuk memperbaiki hal ini, dia mengaku telah menarik kamus yang terbit pada 2017 itu dari peredaran. Termasuk dari website Rumah Belajar Kemendikbud. Kamus tersebut telah dimasukkan ke situs tersebut sejak 2019. (cnn/qn) Sumber: PKB Minta Evaluasi Tim Kamus Sejarah Karena Hasyim Asy'ari