50 Kampung se-Mahulu Dibina Kelola ADD/ADK dengan Bijak

Mahulu, nomorsatukaltim.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahulu menyusun rencana strategis program pemberdayaan 50 kampung. Yaitu melalui realisasi Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala DPMK Mahulu, Damianus Tamha menjelaskan, penyusunan penggunaan ADD dan ADK, untuk memberdayakan kampung agar bisa maju dalam pembangunan. “Sesuai visi-misi Pemkab Mahulu dibawah pimpinan Bupati Bonifasius Belawan Geh dan Wakil Bupati Yohanes Avun. Yaitu untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masvarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya. Tahun ini kata Tamha, ADD pada 50 kampung se-Mahulu akan diprioritaskan untuk pembangunan pada sejumlah bidang kemasyarakatan. Sehingga petinggi (kepala kampung), wajib sering berkomunikasi dengan masyarakat, kecamatan dan kabupaten. “Utama ditekankan untuk jaring pengaman sosial melalui Bantuan LangsungTunai (BLT). Untuk penanganan COVID-19, terutama operasional satgas/tim relawan kampung,” urainya. “Kalau ada sisa dana setelah penganggaran diatas, bisa di pakai untuk anggaran pembangunan fisik maupun kegiatan lainnya di kampung,” tukas Tamha. Sedangkan untuk ADK menurut kadis, diprioritaskan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung. Juga untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan kampung. Termasuk untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung melalui swakelola kegiatan. “ADK oleh kampung dapat digunakan untuk pembangunan rumah karantina tingkat kampung, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19,” urai Damianus Tamha. Dia menambahkan, bahwa pada tahun anggaran 2021 ini ada 3 kampung di Mahulu yang mendapat jumlah anggaran ADD dan ADK terbanyak. Yaitu Kampung Mamahak Besar dan Ujoh bilang, Kecamatan Long Bagun, serta Mamahak Teboq, Kecamatan Long Hubung. “Saya imbau agar petinggi dan seluruh aparatur kampung mampu memperluas partisipasi masyarakat datam pembangunan kampung. Melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan pembangunan menggunakan ADD dan ADK Mengutamakan kepentingan masyarakat,” tandas Tamha. (imy/boy)