Sengkarut Data Sosial Warga Samarinda Tak Kunjung Selesai

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda Ridwan Tassa mengutarakan bahwa data sosial masyarakat hingga kini masih bersengkarut. Hal itu terjadi di tengah upaya pemerintah menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada warga. Untuk memberi penguatan dalam menghadapi wabah pandemi yang berkepanjangan.

Ridwan mengatakan, Dinsos masih harus menghadapi proses verifikasi dan validasi data yang panjang. Masih banyak data, terutama dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang memang belum tervalidasi seperti yang diharapkan. Padahal, hampir semua jenis bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah, berbasis pada DTKS tersebut. Sebagai acuan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. "Semua, baik bansos yang terkait dengan program keluarga harapan, bantuan sosial tunai  dan lainnya, itu harus berdasarkan DTKS," ucap Ridwan Tassa ditemui di kantornya, Senin (12/4/2021). "Sementara DTKS kita sampai hari ini belum terverifikasi tuntas. Kita baru verifikasi sedikit-sedikit," tambahnya. Ridwan berharap tahun ini pihaknya bisa mendapat dukungan anggaran dalam APBD. Untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi. Sebab, menurutnya, validasi data pada ketentuannya memang didanai menggunakan APBD. "Karenanya Dinsos berharap kepada Pak Wali Kota dengan kebijakannya, menganggarkan untuk Dinsos, ataupun anggaran itu dititip di kelurahan atau kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS yang sekitar 32 ribu," tutupnya. Sementara, Wali Kota Samarinda Andi Harun pada kesempatan sama mengaku telah mengantongi informasi tentang kesemrawutan data sosial tersebut. Ia juga mulai menjanjikan keberpihakan anggaran untuk bidang-bidang yang menangani kesenjangan sosial di Samarinda. "Kita perlu melakukan survei secara riil. Nanti saya akan komunikasikan dengan Bappeda. Bagaimana agar data orang miskin kita up to date. Dan tidak lagi terjadi perbedaan data. Kita hanya punya satu data ke depan," ungkap wali kota. Dalam visi misi yang dibawanya, disebutkan mengenai rencana adanya pusat data atau big data. Sehingga dengan begitu setiap data dapat terinventarisasi dengan baik. Hingga tidak lagi ditemukan perbedaan data antar berbagai sumber berbeda. Selain itu, menurutnya, fungsi data terpadu tersebut bukan hanya sekadar untuk mendasari pemberian bantuan sosial. Lebih dari itu, pemkot akan menggunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembangunan.  Termasuk mengatasi masalah-masalah sosial. "Sebab permasalahan sosial perlu diantisipasi. Masalah sosial tanpa administrasi yang baik itu hanya akan melahirkan solusi yang tidak permanen. Dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Sehingga semua permasalahan sosial kita perlu diadministrasikan secara baik," tutup Andi Harun. (das/eny)