Upah Relawan Nakes Belum Cair Sejak Januari, Pemkab Kukar: Mohon Bersabar

Kukar, nomorsatukaltim.com  – Kesabaran tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 diuji. Upah sejak Januari lalu urung diterima. Pemkab Kukar berdalih. Administrasi jadi kendala utama.

Dalih lainnnya ada perubahan sistem informasi dan administrasi yang diperbaharui oleh pemerintah pusat. Dan terjadi secara nasional. Sejumlah relawan nakes pun diminta bersabar. Karena pemkab sedang mengejar penyelesaiannya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara saat ini sedang melakukan revisi. Terkait alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Senilai Rp 40 miliar kepada dinas-dinas fungsional. Yakni alokasi ke BPBD, Dinas Kesehatan (Diskes) dan Satpol PP . Alokasi untuk Diskes Kutai Kartanegara inilah yang akan membayarkan upah relawan nakes yang tertunggak sejak awal tahun tersebut. Setelah revisi yang saat ini dilakukan selesai dan bersifat final. Dilanjutkan dengan proses penyusunan SK yang akan diserahkan kepada Bupati. Untuk ditetapkan dan disahkan. Jika SK-nya sudah ditetapkan dan disahkan oleh Bupati, maka BPKAD akan membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPP-SPM). "Target secepatnya, tapi kan (ada tahapan) regulasi gak boleh ditabrak," ujar Kepala BPKAD Kukar Sukotjo. Ia memastikan draft SK yang dimaksudkannya sudah ada. Tinggal melakukan pengajuan ke bagian hukum sekretariat daerah untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Kemudian dijadikan SK untuk disahkan oleh bupati. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kukar Martina Yulianti menyebut kebutuhan anggaran untuk upah tenaga relawan nakes di 2021 cukup besar. Meskipun tidak menyebutkan jumlah nakes dan tunggakan secara gamblang. Hampir 90 persen relawan nakes tersebut bertugas di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Tenggarong Seberang. Dan juga ruang isolasi COVID-19. Juga fasilitas penunjang kebutuhan COVID-19 lainnya. Mereka garda terdepan atau tenaga vital yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 di Kukar. "Memang terkendala tidak gajian mulai Januari, karena masalah administrasi," tutur Martina. (mrf/boy)