Program Pembangunan di Bontang, Banyak Infrastruktur Daripada Ekonomi

Bontang, nomorsatukaltim.com – Usulan program infrastruktur di tubuh anggaran Bontang 2021 mendominasi. Padahal pasca pandemi anggaran dituntut menyasar pemulihan ekonomi.

Alih-alih senada dengan perintah Presiden Joko Widodo, di Bontang usulan untuk program ekonomi hanya sebiji. Jika dibedah usulan program versi DPRD dan Musrenbang totalnya ada 698 usulan. Dan paling banyak diserap ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimhan). Data dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Bontang, pokir dewan lebih banyak ditujukan untuk kegiatan infrastruktur.  Disperkimhan paling banyak menerima pokir. Kondisi ini timpang dengan OPD lainnya. Di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) misalnya hanya menerima dua usulan pokir. Jauh berbeda dengan Disperkim yang bisa menerima 118 pokir. Direktur Kelompok Kerja 30, Buyung Marajo menilai pemerintah dan dewan gagal fokus. Jargon pemulihan ekonomi justru berbanding terbalik dengan realitas. Program pemulihan ekonomi seharusnya diikuti dengan dukungan anggaran. "Katanya mau pulihin ekonomi. Kok satu saja usulan di bidang ekonomi. Ini kan aneh," ungkapnya. Buyung menilai perencanaan pemerintah tak sistematis dan transparan. Duduk perkara ini terjadi lantaran peran masyarakat minim.  Harusnya dalam perumusan perencanaan hingga realisasi program yang dikerjakan masyarakat dilibatkan. Selama ini masyarakat hanya menjadi penonton. Pun jika diundang dalam Musrenbang hanya formalitas. "Kalau diundang cuman diminta usulannya. Nanti enggak tau diterima atau ditolak. Mereka pun tak paham alasan penolakan," ungkapnya. Tak heran apabila setiap tahun usulan program berorientasi infrastruktur. Sebab, ada oknum yang mendapat keuntungan dibalik pembangunan tersebut. "Ya kita lihat kan ada saja kontraktor yang diuntungkan jika ada tender," pungkasnya. Sebelumnya, Pelaksana Harian Wali Kota Bontang Aji Erlynawati mengakui ada usulan pokir dewan. “Walaupun jumlah usulan dewan lebih banyak tapi nilai usulan musrembang lebih banyak. Nilai musrembang kurang lebih Rp 500 miliar, sedangkan usulan dewan yang sudah diverifikasi sekitar Rp 40 m,” jawabnya singkat. (wal/boy)