Pasar Ramadan Samarinda, Sinyal Dilonggarkan dengan Prokes Ketat

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda belum mengeluarkan kebijakan membuka pasar Ramadan Samarinda. Keputusan terhadap aktivitas rutin tahunan yang menimbulkan keramaian itu masih dalam proses pembahasan di Balai Kota Samarinda.

"Tunggu beberapa hari lagi. Sekarang masih kami bahas dengan beberapa pertimbangan," ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun kepada Disway Kaltim, Selasa (30/3). Kendati demikian, orang nomor satu di Kota Tepian itu menegaskan. Bahwa arah kebijakan pemerintah kota terhadap kehidupan bermasyarakat saat Ramadan nanti masih tetap sama. Yakni dilonggarkan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. "Pendek kata, bahwa virus corona memang nyata adanya. Tapi aktivitas kehidupan bermasyarakat kita tidak boleh berhenti hanya karena corona ini," kata Andi Harun menegaskan. Aktivitas bermasyarakat yang dimaksud yakni kegiatan sosial, keagamaan, pemerintahan dan termasuk sektor pendidikan. Semua sektor itu mesti dipastikan tetap berjalan. Dengan catatan harus ketat pada protokol kesehatan. Khusus di bidang pendidikan, wali kota menyambut baik keputusan pemerintahan pusat. Yang akan memberi lampu hijau kepada sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pertengahan tahun mendatang secara terbatas dan bertahap. Dengan syarat proses vaksinasi kepada para tenaga pendidik di masing-masing wilayah sudah dirampungkan. Bahkan, katanya, dalam program 100 hari pertama ia bekerja, pembukaan sekolah menggelar PTM secara bertahap adalah salah satu perhatian. Yang sudah direalisasikan pada Maret ini pada empat sekolah. Dan menyusul lima sekolah akan dibuka April mendatang. "Kita mulai dari sekolah di wilayah pinggir. Dengan syarat yang sangat ketat, mulai dari persetujuan orang tua, sekolah yang steril, penerapan protokol kesehatan ketat, jam belajar hanya dua jam," ungkapnya. Program tersebut diklaim sebagai salah satu persiapan pemkot. Sebelum pemerintahan pusat akhirnya meinzinkan. Untuk melakukan PTM di Juli. Kebijakan lainnya terkait pelaksanaannya di tengah Ramadan pun masih dalam pembahasan. Sambil menunggu instruksi dan arahan pemerintah pusat. (das/eny)