Atasi Banjir di Samarinda, Normalisasi Drainase Dinilai hanya Sementara

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggalakkan upaya normalisasi drainase sebagai langkah atasi banjir di Kota Tepian.

Lokasi yang paling disoroti ialah wilayah sekitar simpang Sempaja dan Jalan DI Panjaitan. Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso memimpin gotong royong warga. Membersihkan drainase di dua lokasi itu dari sumbatan sampah dan lumpur sedimen, Sabtu (27/3/2021) lalu. "Simpang empat Sempaja menjadi salah satu titik banjir. Kita harus tuntaskan bersama," komentar Rusmadi dalam kesempatan itu. Terlihat, warga dan personel dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai DLH, pemadam kebakaran dan relawan berupaya membersihkan dan mengeruk tebalnya sedimentasi di dasar parit-parit tersebut. Upaya yang dilakukan itu, untuk menjawab persoalan yang selama ini dianggap masalah utama penyebab banjir di titik tersebut. Yakni terputusnya aliran air. Atau istilah yang sering digunakan ialah bottleneck drainase. Namun, pengamat banjir sekaligus pegiat lingkungan Krisdiyanto memiliki pandangan lebih skeptis. Dibanding usaha-usaha kontemporer dan harapan besar pemkot bisa mengentaskan banjir di ibu kota provinsi. Kris - sapaannya, berpendapat bahwa normalisasi drainase tentu memiliki peluang mengatasi banjir. Atau minimal mengurangi debit, skala kegawatan dari peristiwa rutin yang menjadi momok itu. Tapi menurutnya, peluang tersebut termasuk besar kecilnya, hanya berlaku di kawasan-kawasan tertentu. Kris menyebut, simpang empat Sempaja dan Jalan DI Panjaitan, sebagai kawasan langganan banjir, memiliki kesamaan dalam aspek penyebab. Keduanya berada dalam sistem dan cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. Selain DAS Karang Mumus, Jalan DI Panjaitan meliputi sungai Talang Sari sampai ke Gunung Lingai. Permasalahan yang terjadi pada kawasan ini ialah kapasitas ruang resapan yang hilang. "Mulai dari Kebun Agung Mugirejo dan wilayah perbukitannya telah teralih fungsi menjadi perumahan atau pun galian c. Yang menyumbang sedimentasi ke sistem drainase utama," kata Kris kepada Disway Kaltim, Minggu (28/3). Belum lagi, menurunnya fungsi aliran sungai dan drainase akibat perkembangan permukiman yang masih di kawasan. "Akses sungai jalur dua yang dekat masjid di Mugi Rejo, kini menjadi permukiman. Hingga air hanya bisa melalui Gunung Lingai dengan kapasitas drainase tidak lebih dari lima meter kubik per meter saluran drainasenya," tambahnya. Ditambah bangunan di sekitar bangunan dan sampah-sampah buangan yang dalam waktu singkat dapat menyumbat drainase. Sementara, kata dia, pembangunan drainase yang dilakukan tak kunjung selesai hingga berfungsi mengurangi banjir. Sedangkan pada jalur Sempaja, Kris memaparkan bahwa aliran air pada kawasan tersebut meliputi Jalan Abdul Wahab Sjahranie, kawasan Batu Besaung, Berambai dan Ringroad. Yang juga dipenuhi aktivitas pengupasan dan alih fungsi lahan. "Sementara drainase yang kecil dan banyak hambatan akibat sedimentasi dari aktivitas tadi dan sampah. Membuat drainase kehilangan fungsinya hampir 50 persen lebih," klaim Krisdayanto. Sehingga, ia berkesimpulan bahwa dengan karakteristik dan kompleksitas permasalahan tadi. Apa yang sedang dilakukan pemkot saat ini hanya mungkin akan mengurangi banjir dalam waktu dekat. "Karena kompleksitasnya bukan hanya soal membuat dan merevitalisasi drainase. Tapi juga perlu memperhatikan kualitas dan ketahanan air baku. Itu juga penting," tutupnya. (das/eny)