Bakhtiar Wakkang: Pelaksanaan Kota Cerdas di Bontang Setengah Hati

Bontang, nomorsatukaltim.com - Konsep smart city di Bontang masih setengah mati. Impian layanan administrasi dalam hitungan menit masih jauh.

Alih-alih melayani sepenuh hati. Untuk mengurus dokumen kependudukan saja butuh waktu berhari-hari. Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai smart city hanya jargon . Berbeda dengan daerah lain yang total menerapkan konsep kota cerdas. Di Surabaya, kata Bakhtiar, layanan perizinan maksimal hanya 8 menit. Untuk sejumlah perizinan lainnya, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memang butuh waktu lebih karena harus diukur manual di lapangan. "Kalau di Bontang ini buat urus KTP aja masih berhari-hari," ujar Bakhtiar saat dikonfirmasi, Kamis (25/3/2021). Menurut Bakhtiar, konsepsi kota cerdas perlu ditinjau ulang. Pemerintahan baru Basri - Najirah harus bisa menerjemahkan konsep smart dalam pelayanan prima. Masa bakti 5 tahun sebagai wakil wali kota Bontang seharusnya cukup untuk meninjau kembali konsepsi kota cerdas. Bukan hanya itu. Dukungan anggaran demi program ini juga harus total. Masih banyak kebutuhan peralatan untuk mendukung kegiatan ini. Titik-titik blank spot atau belum terjangkau internet harusnya sudah teratasi. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bontang, Ririn Sari Dewi menambahkan, kebutuhan perangkat penujang kota cerdas masih sangat minim. Penerapan layanan berbasis digital baru menyentuh 20 persen cakupan di lingkungan Pemkot. "Belum bisa menjangkau sampai ke pulau-pulau sana," kata Ririn saat dikonfirmasi. Dukungan anggaran untuk program kota cerdas juga terlalu minim. Dari usulan Rp 4,7 miliar tahun ini. Realisasi anggaran hanya digelontorkan Rp 900 juta. Walhasil, kebutuhan server untuk menopang aplikasi dan layanan masih terbatas. Tak heran smart city masih jadi jargon saat kampanye saja. (wal/boy)