Belum Ada Inovasi Pemkot Samarinda Atasi Banjir

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Rencana mengatasi banjir di Samarinda masih menggunakan cara-cara lama. Tahun anggaran ini, Pemkot Samarinda belum memiliki grand design pencegahan banjir.

Setidaknya yang tertulis, upaya-upaya yang akan dilakukan masih seputar normalisasi drainase, penyiapan pompa dan monitor polder pengendali air. Usaha itu akan difokuskan pada titik-titik yang paling rentan seperti wilayah Sempaja, Mugirejo, Simpang Lembuswana, Jalan Antasari dan Jalan DI Pandjaitan. "Penanganan banjir sesuai yang kita lihat. Di titik-titik yang sering banjir. Itu memang ada beberapa kegiatan pengendalian yang kita lakukan dan direncanakan," jelas Kepala Dinas PUPR Hero Mardanus kepada Disway Kaltim, ditemui baru-baru ini. Hero memaparkan, mengatasi banjir di Simpang Lembuswana. Alternatif yang bisa dilakukan yakni normalisasi saluran air di sekitar kawasan tersebut. Kemudian perawatan polder. Dan pengadaan pompa jika diperlukan. Contoh lainnya, di simpang empat Sempaja. Disebutkan ada beberapa kegiatan pengendalian banjir di kawasan itu. Seperti kegiatan normalisasi di belakang Stadion Sempaja. Hal yang sama juga dilakukan di Jalan KH. Wahid Hasyim dan Mugirejo. Kadis PUPR itu tak menyebut estimasi anggaran pengendalian banjir ini. Ia mengatakan perlu mempelajari terlebih dahulu. Berkaitan adanya rencana pergeseran anggaran. Namun ia menyebut target waktu pelaksanaan tahun ini. Dalam APBD 2021 murni. PUPR optimistis bisa diselesaikan dalam semester pertama 2021."Pengerjaan kita segerakan lah. Khususnya di simpang empat Sempaja. April lah bisa kita lelang semua beberapa proyek itu," tuturnya. Terkait dengan target pengendalian banjir dalam program 100 hari kerja, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air (KJSA) Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanty mengungkapkan, pelaksanaannya masih terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tadi. Namun wali kota tidak memberi target dituntaskan sampai 100 persen dalam 100 hari kerja awal. "Untuk 100 hari kerja itu kan ada presentasenya. Jadi kita tidak harus mengerjakan setiap kegiatan sampai 100 persen. Seperti simpang Mugirejo kita hanya diminta sebesar 30 persen," ujar Desy pada waktu yang sama. Kecuali program normalisasi, sebagian ditarget selesai 100 persen dalam 100 hari kerja. "Karena pengerjaannya ada sebagian yang melibatkan tim swakelola. Itu yang ditarget 100 persen. Tapi tidak semua sampai 100 persen. Ada juga yang ditarget hanya 50 persen," paparnya. (das/eny)