Selalu Lamban

TANJUNG REDEB, DISWAY – Tender maupun pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Berau, kerap lamban di awal tahun. Terutama di 3 bulan tahun anggaran baru.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau, mencatat tender pada 3 bulan tahun anggaran baru hanya didominasi oleh perencanaan dan pengawasan. Kepala UKPBI Berau, Fendra Fendrawan menyebut, proses tender yang telah selesai di awal tahun ini terbagi menjadi 2 paket. Yakni jasa kebersihan kantor di DPRD, dan pengadaan jaring insang Dinas Perikanan (Diskan) Berau. Sedangkan yang masih berproses, terbagi menjadi 3 tender konsultan pengawas, 2 paket konsultan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sisanya, berupa pengadaan barang suku cadang pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan (Dishub). Untuk masuk dalam proses review sebanyak 6 paket. Paket tersebut belum bisa diproses lantaran ada beberapa hal perbaikan dari SKPD bersangkutan. Baik secara teknis dan administrasi. Bentuk paket itu berupa, jasa konsultan, konsultan pengawas, pembangunan dapur warga dan pembuatan jaringan irigasi. Fendra mengakui, dalam tiga bulan pertama tahun anggaran baru, kegiatan yang dilakukan termasuk sedikit. Padahal, pihaknya dari tahun ke tahun menginginkan adanya percepatan tender. Walaupun sulit, berharap dalam satu bulan setidaknya bisa lebih dari 20 proses tender. “Kami memang mengimbau untuk pelaksanaan percepatan tender, tapi teknis kembali lagi pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing. Kami juga tidak bisa memburu, dan tidak tahu alasan kenapa lambat untuk pelaksanaan,” jelasnya kepada Disway Berau, Rabu (17/3). Meskipun belum pasti, berdasarkan estimasi mereka, di tahun 2021 ini akan dilaksanakan tender sebanyak 140 paket nilai sekira Rp 400 miliar berdasarkan 3 sumber dana, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, Bentuan Keuangan Provinsi (Benkeuprov) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun rinciannya belum bisa disebutkannya. Namun, menurut Fendra, angka tersebut lebih kecil dari dua tahun terakhir, di tahun 2019 sekiranya berjumlah Rp 1,3 triliun, dan di 2020 sekiranya Rp 800 miliar. Penurunan karena pengaruh pandemik COVID-19. Untuk rincian, 140 paket, antara lain, terbagi di DPUPR sebanyak 86 paket, Dinas Pendidikan sebanyak 24 paket dan Dinas Kesehatan 13 Paket. Ketiga SKPD tersebut, memang mendapatkan paket lelang yang lebih dari lainnya. Namun, hal ini bagi Frendra masih estimasi saja. Sejauh ini, jika tender dilaksanakan lambat, akan berpengaruh pada penyerapan SKPD masing-masing, meskipun hal ini tidak merugikan. Dengan terlambatnya lelang pula, akan berkaitan dengan pekerjaan fisik kontruksi. Bisa saja dari proses tender dan pelaksanaan tidak sinkron. Jika sudah mencapai tutup anggaran, bisa jadi anggaran akan menjadi dana SILPA di tahun depan. “Kami inginnya ada percepatan saja, entah di lapangan kendalanya seperti apa, kami memang belum mengetahui secara jelas, tahun lalu juga sebenarnya termasuk lambat untuk tender,” tandasnya.*RAP/APP