Pemindahan IKN dan Cita-Cita Pejuang PPU

PPU,  nomorsatukaltim.com - Ada satu momen sakral yang digelar tiap perayaan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang jatuh 11 Maret. Yaitu pembacaan sejarah singkat munculnya sebuah daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Timur (Kaltim). Pecah dari daerah induknya, Kabupaten Paser.

Teks yang dibacakan selalu oleh pejuang yang berjuang melahirkan daerah yang belajar ditunjuk sebagai lokasi calon ibu kota negara atau IKN Indonesia.

Dewan Pembina Yayasan Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara, Harimuddin Rasyid berpesan hal senada. Bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pemekaran wilayah, seiring adanya rencana pemindahan IKN. "Mudahan pemerintah ke depannya bisa miningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti cita-cita pejuang pemekaran PPU. Saya yakin bupati bisa menyelesaikan itu," katanya, Kamis, (11/3/2021). Harimuddin juga berpesan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal menunjang IKN nanti. Agar saat IKN itu sudah berpindah, masyarakat tidak tersisihkan. Kalah bersaing dengan pendatang. "Jika itu ditingkatkan, tentu peluang peningkatan ekonomi bisa ditangkap. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, maka kita akan tertinggal," ucapnya. Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Muhammad Yusuf berkata hal serupa. Ditetapkannya PPU menjadi lokasi IKN dianggap sebuah anugerah. Tentu mereka kala itu juga tak membayangkan wilayah yang ia perjuangkan untuk bisa berdiri sendiri ini tak akan dipilih. Oleh karena itu ia meminta untuk pemuda-pemudi di PPU untuk bersiap. Agar bersiap dan mampu bersaing ketika IKN resmi berdiri. "Saya yakin, perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan nanti akan lebih berat. Jadi, ikutlah setiap ada pelatihan-pelatihan," tandasnya. Meski telah ada Perda PPU 8/2017 tentang perlindungan penempatan tenaga kerja lokal diprioritaskan untuk tiap perusahaan di PPU. Angkanya 80:20 mengutamakan tenaga lokal. "Tapi ada ketentuan dalam aturan itu. Yakni wajib memenuhi kompetensi yang dibutuhkan," ucap Yusuf. Lebih lanjut, mereka yang berkeringat memperjuangkan pemekaran wilayah itu kini terhimpun dalam yayasan ini. Mereka itu yang menggalang kemauan masyarakat hingga maju untuk meraih dukungan politik. Mulai tingkat terbawah hingga ke nasional. Ada tokoh masyarakat yang disebut dengan nama Tim Tujuh. Yakni adalah Firmansyah, Marjani, Saparuddin, Kamaluddin Sahar, Lamuri Sibolangi, Harimuddin Lambe, dan Darhuddin. Mereka ini motor utama yang dianggap paling berjasa. Melalui perjuangan yang panjang dan tanpa lelah, tokoh inisiator dan pejuang pemekaran ini berhasi 10 April 2002 lalu. Yang DPRD-RI dan pemerintah mensahkan dan menetapkan UU No 7 tahun 2002 untuk pembentukan Kabupaten PPU. Undang-undang tersebut menjadi yurisdis formal pembentukan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Paser dengan nama Kabupaten PPU. "Mengingat apa yang dikatakan pemimpi kita terdahulu, Ir Soekarno, bangsa yang besar itu ialah bangsa yang tidak pernah lupa dengan sejarah dan pejuangnya. Nah, harapan kami juga seperti itu di PPU," katanya. Ia meminta pemerintah daerah ke depan lebih perhatian dengan tim sukses ini. Karena menurutnya, Jumlah para pejuang lebih dari 7 orang itu saja. Tim 7 itu menurutnya, lebih kepasa embrio tim pemekaran yang sebenarnya ada. "Memang apa yang disampaikan dalam sejarah singkat itu, awalnya ada tim 7. Itu yang dileburkan menjadi tim sukses pemekaran kabupaten PPU. Jumlahnya 54 orang itu," jelasnya. Maka itu, Yusuf ke depan berharap keterlibatan 54 orang itu diadakan. Paling tidak, bukan hanya nama ketujuh orang itu saja yang disebutkan tiap peringatan hari lahir. "Disebutkan satu per satu. Agar masyarakat PPU semua tahu. Misal cucu-cucunya nanti juga akan tahu, jika ada kakeknya yang menjadi pejuang pemekaran PPU," sebutnya. Ke depan, Yusuf yang juga Ketua Komisi I DPRD PPU ini akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Pemkab PPU. Melalui rapat dengar pendapat (rdp). "Saya yakin dan percaya, dengan kepemimpinan Bupati Abdul Gafur Mas'ud, keinginan teman-teman pejuang akan diakomodir," tutupnya. (rsy)