Seluruh Parpol Didesak untuk Menolak Kudeta Demokrat

Jakarta, Nomorsatukaltim.com - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mendorong semua partai, baik koalisi pemerintah maupun oposisi, menolak kudeta Partai Demokrat. Yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Baik yang oposisi maupun yang ada di barisan pemerintah secara bersama-sama perlu bersikap menolak praktek buruk kudeta partai,” kata Ubed sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, Senin (8/3). Kudeta partai, menurut Ubed, telah berkali-kali dilakukan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dualisme kepemimpinan sebelumnya terjadi di PPP dan Partai Golkar. Kemelut di dua partai itu terjadi selama dua tahun. Di ujung kemelut itu, PPP berhasil menetapkan Romahurmuziy sebagai ketua umum. Sementara Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum. “Keduanya kemudian menjadi pendukung pemerintah,” kata Ubed. Dia mengatakan, sulit menghindari pandangan bahwa kudeta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) terjadi karena intervensi orang Istana. Sebab, Moeldoko, ketua umum yang ditetapkan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). “Bedanya dengan kasus PPP dan Partai Golkar adalah jagonya pemerintah bukan sedang menjabat kepala KSP atau jabatan lainya,” ujar dia. “Rezim Jokowi ini sesungguhnya secara empirik dapat dianalisis berkali-kali 'mengudeta' partai politik,” kata Ubde. Menurut dia, fenomena kudeta partai oleh pemerintah merupakan bencana demokrasi. Praktik tersebut jelas mengganggu kehidupan partai politik. Ubed menyebut partai merupakan salah satu pilar demokrasi yang turut menentukan masa depan negara. “Fenomena tersebut bisa saja akan terjadi pada partai-partai lain,” katanya. Lebih lanjut, ia menyatakan, partai pendukung pemerintah juga harus berani menegur Moeldoko. Selain itu, partai-partai tersebut bisa juga bersikap keras dengan keluar dari barisan koalisi Jokowi. “Balik badan. Keluar dari koalisi rezim yang makin tidak demokratis ini. Itu pilihan yang cukup rasional untuk menegakkan demokrasi,” ujarnya. Sementara itu, PPP enggan ikut campur soal kudeta Partai Demokrat yang libatkan Moeldoko. Pernyataan itu sebagai respons desakan untuk menolak kudeta Demokrat demi demokrasi. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kejadian itu adalah urusan internal partai. Menurutnya, tak elok partai lain ikut campur dalam urusan tersebut. “Kami tidak ada urusan dengan partai. Itu urusan internal Partai Demokrat. Sama halnya dengan dulu ketika kami mengalami persoalan dan perpecahan,” kata pria yang akrab disapa Awiek tersebut. Awiek menyampaikan, PPP pernah mengalami dualisme beberapa tahun lalu. Saat itu, PPP dipimpin dua ketua umum: Djan Faridz dan Romahurmuziy. Meski mengalami kendala, PPP tak pernah melibatkan partai lain dalam penyelesaian konflik. Partai berlambang kakbah itu menentukan cara mereka sendiri. “Karena kita tahu itu kewenangan partai sendiri. Internal partai,” ujarnya. Dia sekaligus merespons pendapat Ubed soal kudeta Demokrat. Menurutnya, Ubed perlu membaca kembali aturan perundang-undangan. “Jangan hanya atas dasar bela sesuatu, terus melawan logik akal sehat. Juga melawan logika hukum. Itu enggak boleh. Partai enggak boleh mencampuri urusan internal partai lain,” tuturnya. (cnn/qn) Sumber: Seluruh Parpol Didorong Tolak Kudeta Demokrat oleh Moeldoko