Bakhtiar Wakkar Usulkan Interpelasi, Kecewa Pemkot Bontang Gagal Urus Banjir

Bontang, nomorsatukaltim.com – Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir Bakhtiar Wakkang bingung. Penanganan banjir Kota Taman tidak tuntas. Wacana ia lempar. Mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah.

Wajar ia menginginkan hal itu. Publik menagih kinerja Pansus Banjir yang sudah selesai sejak 2019 lalu itu. Bakhtiar Wakkan, dari fraksi Nasdem, termasuk salah satu yang mempelopori berdirinya pansus. Kerjanya sudah tuntas. Ada 16 rekomendasi dari Pansus kepada pemerintah kala itu. Ke-16 rekomendasi itu hasil kajian selama 3 bulan bekerja. Jika dikerjakan seluruhnya, masalah banjir bisa tuntas untuk kurun 3 tahun. Tapi kerja pemerintah belum berhasil. Beberapa pekerjaan tidak maksimal. Contoh saja pengerukan badan sungai hingga penurapan. Hanya dilakukan kala musim penghujan tiba. Padahal katanya, rekomendasi itu mengatur semuanya. Dari hulu hingga hilir. Padahal inti dari rekomendasi itu yakni kajian induk. Yang mengatur metode kerja dari hulu hingga ke hilir. “Kalau sekarang apa, Sejauh mana? Kita tidak tahu," ungkap Bakhtiar. Bakhtiar mengaku kecewa. Anggota dewan dua periode ini bakal menggulirkan hak interpelasi. Menanyakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk atasi banjir. Dirinya pun tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan Pemkot. Disisi lain ia ragu. Rekomendasi yang ditawarkan oleh pansus tuntas dikerjakan. Bukan karena banjir yang masih terjadi. Tapi kinerja pemerintah tidak sistematis dan terukur. Penyebanya karena tak ada kajian induk. "Masalah utamanya dulu dong diberesi. Bukan seperti sekarang, sporadis begitu," katanya. Hak interpelasi dewan ini bisa-bisa jadi kado terakhir bagi Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Memang interpelasi ini masih wacana. Karena itu Bakhtiar butuh dukungan politik dari fraksi lainnya. Mengacu UU MD3 tahun2014, DPR memiliki hak istimewa. Yakni hak angket dan interpelasi. Diantara sebagian syaratnya adalah harus ada setengah lebih satu, dari seluruh anggota DPR. (wal/boy)