KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Dinilai Ilegal

Semarang, Nomorsatukaltim.com - Gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi kader untuk menggeser kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pucuk Partai Demokrat mendapatkan tentangan dari DPD Demokrat Jawa Tengah (Jateng).

Alhasil, DPD Demokrat Jateng bersama 35 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di bawahnya merapatkan barisan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Semarang, Jumat (5/3). “Benar hari ini kami menggelar Rakorda di Semarang. Semua ketua DPC kami kumpulkan menyikapi digelarnya KLB oleh mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat,” ungkap Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti, kemarin. Lewat Rakorda tersebut, Demokrat Jateng juga ingin menunjukkan bila 35 DPC masih dan tetap loyal terhadap AHY dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ada anggapan sebagian dari kami setuju dan mengikuti KLB. Lah ini kita tunjukkan bila Jawa Tengah dan semua DPC di 35 Kabupaten Kota masih loyal terhadap AHY sebagai ketum dan Pak SBY sebagai ketua Majelis Tinggi,” ujar Rinto. Sebelumnya, dua ketua DPC Demokrat di Jateng, yakni Blora dan Tegal, telah dipecat oleh pihak DPP. Karena ikut dalam kubu yang mencoba melakukan kudeta. Selain di Jateng, DPD Demokrat Jatim pun sebelumnya menggelar apel siaga untuk melawan Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan-Partai Demokrat (GPK-PD). “Apel siaga dipimpin langsung oleh Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPD PD Jatim serta diikuti seluruh ketua DPC dan sekretaris bagi DPC yang ketuanya sedang kosong posisinya,” ucap Ketua Badan Komunikasi Strategis DPD Demokrat Jatim, Fatkhul Hadi. Ia mengatakan, Plt Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, dan seluruh ketua dan sekretaris DPC PD se-Jatim secara lisan menyampaikan tekadnya untuk tetap loyal kepada kepemimpinan AHY sebagai ketum DPP. Mereka tegas menolak pelaksanaan KLB. Politikus Partai Demokrat dan anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto meminta kepolisian lekas membubarkan KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat ini. Terlebih, sejauh ini kepolisian setempat juga tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan KLB tersebut. “(Polri) harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal tersebut,” ungkap Didik dalam keterangan tertulisnya. Didik mengatakan, para mantan kader tersebut tidak memiliki hak serta kewenangan secara sah untuk menggelar KLB. Terlebih jika KLB juga melibatkan pihak eksternal partai. Merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, hanya ada dua kondisi yang membuat KLB mungkin dilakukan. Pertama, KLB diusulkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini diduduki oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY. Kedua, KLB mungkin dilakukan jika disetujui minimal tiga per empat DPD yang terdiri dari 34 wilayah dan setengah DPC yang terdiri dari 514 cabang. Hal ini juga harus disetujui oleh ketua MTP. “Maka bukan hanya melanggar hukum, tapi lebih jauh dari itu, bisa membahayakan tatanan demokrasi kita,” kata Didik. KLB di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketum partai. Mantan kader Partai Demokrat Max Sopacua membantah gelaran KLB Partai Demokrat yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, bersifat ilegal. Hal itu ia katakan untuk merespons pernyataan beberapa pengurus DPP Partai Demokrat pimpinan AHY yang menilai gelaran KLB ilegal. “Kita kan siap lakukan ini. Bukan abal-abal. Itu kata mereka saja di internalisasi dengan kata-kata ilegal. Tapi memang masyarakat melihat KLB ini positif. Hanya kelompok sana (DPP Demokrat) saja yang anggap ilegal,” kata Max. Max ikut berpartisipasi dalam gelaran KLB tersebut. Ia mengklaim KLB ini resmi dan sah untuk digelar. Dia menyebut sudah didukung oleh 800 peserta yang menjadi pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, jumlah peserta itu telah memenuhi kuorum untuk menggelar KLB. “Mungkin mereka enggak ada bahan lain lagi yang dibicarakan dengan wartawan. Cuma ilegal-ilegal aja. Tapi kita jalan terus,” kata dia. Lebih lanjut, Max menyatakan, KLB sengaja digelar untuk mengembalikan Demokrat ke tujuan awalnya saat didirikan tahun 2001 lalu. Demokrat, kata dia, didirikan terbuka bagi masyarakat luas dan bukan menjadi partai dinasti. “Ini ingin mengembalikan Demokrat ke khitah awalnya ke partai rakyat bukan partai dinasti. Karena enggak bisa diatasi mereka. Sehingga muncullah dinasti,” kata Max. DPP Partai Demokrat ramai-ramai menegaskan bila KLB yang digelar di Deli Serdang itu ilegal dan inkonstitusional. Bahkan, mereka berencana menempuh jalur hukum ihwal pelaksanaan KLB yang dimotori oleh para mantan kader tersebut. Pengurus DPP Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, salah satu upaya hukum yang ditempuh adalah dengan melaporkan kegiatan KLB ke kepolisian. “Semalam dari DPD Partai Demokrat Sumut telah melaporkan ke Polda. Tentunya DPP Partai Demokrat juga akan mengambil langkah terhadap ini. Langkah hukum dan langkah-langkah lainnya yang dipandang perlu,” kata Kamhar. (cnn/qn) Sumber: Pendiri Partai Demokrat: KLB Bentuk Nurani Lawan Tirani