Antigen dari Berau Tak Gratis

TANJUNG REDEB, DISWAY – Setiap orang yang hendak masuk ke Kalimantan Utara (Kaltara), diwajibkan untuk antigen terlebih dahulu. Tak terkecuali masyarakat Berau. Bahkan harus merogoh kocek pribadi.

Kewajiban antigen, termasuk dalam 7 kesepakatan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Kasi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Askar Husairi mengatakan, Satgas COVID-19 Kaltara menawarkan kerja sama dengan Satgas COVID-19 Berau, untuk membentuk posko terpadu. Tapi, penawaran itu belum mendapatkan kesepakatan. Dijelaskannya, penawaran untuk kerja sama sudah disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Kala itu, dihadiri oleh beberapa instansi yang bertugas melakukan penjagaan tahun 2020. Walaupun sudah mengetahui tujuan undangan tersebut, diakuinya perwakilan yang datang, tidak bisa mengambil keputusan untuk mengikuti kemauan dari Pemprov Kaltara. Karena, pihaknya harus melaporkan apa hasil pertemuan tersebut ke bupati. “Kami belum ada membuat kesepakatan apapun dengan Pemprov Kaltara soal pembatasan itu,” katanya. Askar menyebut, ada kesalahpahaman yang tertuang di kesimpulan dan kesepakatan yagn dibuat Satgas COVID-19 Kaltara. Dalam poin 1, tertulis bahwa peserta rapat menyepakati untuk dibentuk pos penjagaan. “Poin itu salah, kami tidak ada menyepakati apapun. Karena, kami bukan pengambil keputusan,” tegasnya. Kemudian, poin kedua adalah, bagi masyarakat yang hendak masuk wilayah Kaltara dari Berau, pemeriksaan kesehatannya akan dilakukan Satgas COVID-19 Kaltara. “Begitu sebaliknya,” ucapnya. Untuk pelaku perjalanan yang sudah dicek kesehatannya, dan dinyatakan reaktif antigen, maka akan langsung dikondisikan oleh masing-masing Satgas. “Nah ini juga jadi masalah nantinya. Tidak semua orang yang masuk ke Kaltara itu adalah warga Berau. Ada juga yang dari Kutim, Samarinda, Bontang. Terus, siapa yang akan evakuasi orang-orang itu. Sedangkan, KTP-nya bukan Berau. Di Berau hanya untuk melintas,” ungkapnya. “Untuk warga Berau yang mau ke sana harus bawa antigen dulu. Karena, di sana yang gratis hanya untuk warga Kaltara,” imbuhnya. Kemudian, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), personel, ambulans akan ditanggung oleh masing-masing Satgas. “Itu tidak masalah,” katanya. Dalam rapat, ditegaskannya kepada Satgas COVID-19 Kaltara, untuk menunggu hasil rapat internal Satgas COVID-19 Berau terlebih dahulu. Karena, apa yang menjadi hasil rapat di perbatasan Berau-Kaltara, harus diketahui oleh bupati. “Kami pun sudah ngomong ke mereka agar menunggu hasil keputusan bupati,” ungkapnya. Dikatakannya, untuk melaksanakan penjagaan itu banyak yang harus dipertimbangkan. Karena, Satgas COVID-19 Berau sudah pernah melakukan kegiatan serupa. “Banyak yang harus dievaluasi, dan itu juga memang kurang efektif,” bebernya. Menurutnya, saat ini Satgas Berau tak perlu melakukan penjagaan lagi di perbatasan Berau-Bulungan. Melainkan, fokus pada penanganan kasus transmisi lokal saja. “Kalau memang Berau-Bulungan itu harus dijaga, maka Berau-Kutim juga harus dibuatkan pos,” tuturnya. Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu keputusan dari Bupati Berau sebagai pengambil keputusan. “Kalau ada perintah untuk berjaga, Insya Allah kami siap. Akan kami siapkan juga armada, dan saprasnya,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Berau, Abdurrahman mengaku siap untuk menerjunkan tim atau personelnya ke perbatasan untuk melakukan penjagaan. Namun, ada hal yang harus dipastikan, agar penjagaan bisa berjalan dengan lancar. “Semua kebutuhan tim yang berjaga harus diakomodir. Karena, di sana itu jauh dari keramaian. Logistik paling prioritas,” ucapnya. Lanjutnya, kemungkinan akan ada undangan rapat secara khusus untuk melakukan pembahasan ini. “Sepertinya akan digelar rapat dalam waktu dekat,” pungkasnya. */fst/app