Relokasi Warga Bantaran SKM, Gubernur Tawarkan Eks Bandara Temindung  

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Wacana pemanfaatan lahan eks Bandara Temindung Samarinda sebagai lokasi relokasi warga pesisir Sungai Karang Mumus (SKM) mengemuka. Hal ini menjadi salah satu pembicaraan dalam kunjungan silaturahmi perdana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi ke kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (1/3/2021).

Rusmadi mengungkapkan, ada sejumlah hal yang menjadi pembahasan dalam agenda silaturahminya dengan Gubernur Kaltim, Isran Noor. Salah satunya terkait proyek normalisasi SKM. Untuk mendukung program pengendalian banjir di Samarinda. "Kami mendapat beberapa arahan. Salah satunya terkait dengan banjir. Terutama untuk penanganan normalisasi Karang Mumus. Khususnya terkait dengan masyarakat terdampak," jelas Rusmadi di hadapan awak media, usai bertandang ke rungan kerja Isran Noor. Ia mengatakan, bahwa gubernur menawarkan kepada Pemkot Samarinda untuk memanfaatkan lahan eks Bandara Temindung. Sebagai tempat relokasi warga yang bermukim di bantaran SKM. Yang tergusur karena adanya proyek normalisasi sungai yang melintasi pusat kota Samarinda itu. Lahan tersebut dinilai cukup strategis. Karena letaknya yang tidak terlalu jauh sari permukiman warga sebelum direlokasi. "Alhamdulillah, ini. Karena masyarakat yang terdampak ini kalau pindah diharapkan tidak jauh-jauh lah," ucapnya. Rusmadi menyatakan, sudah mulai membayangkan gambaran pembangunan fasilitas untuk lokasi yang menjadi tempat relokasi itu. Salah satu alternatif yaitu dibangun model rumah susun vertikal. Sebab rumah susun dinilai tepat untuk pembangunan kawasan permukiman di perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang. "Bentuknya nanti akan kami pikirkan. Sementara mungkin alternatifnya rumah susun," jelasnya. Selain soal banjir, AH-Rusmadi juga mengakui, mendapat arahan gubernur terkait penanganan COVID-19. Yaitu mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Khususnya di tingkat mikro. Dan menurutnya, apa yang disampaikan dan menjadi arahan gubernur, sudah sejalan dengan program dan rencana-rencana kerja pasangan AH-Rusmadi. "Tentu kita pemerintah kota (pemkot) tidak mau ada kebijakan yang bertentangan dengan pemprov," katanya. Meskipun, katanya, pada kesempatan itu, Isran menegaskan, bahwa wali kota dan bupati bukan merupakan bawahan gubernur, melainkan mitra. Namun menurutnya, ia tetap harus menempatkan gubernur sebagai atasan. "Gubernur merupakan komandan yang kami tempatkan untuk koordinasi dan sinkronisasi bagi kepentingan Kaltim dan NKRI. Alhamdulillah, banyak nasihat yang disampaikan gubernur pada hari ini," tandasnya. (das/eny)