Rahmat Hernowo. (Mubin/DiswayKaltim)
Samarinda, DiswayKaltim.com – Tahun depan pemerintah pusat merencanakan elektronifikasi transaksi keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Namun rencana ini akan terhambat. Jaringan belum tersedia merata.
Padahal Januari 2020 pemerintah akan melakukan elektronifikasi transaksi untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat, transaksi keuangan pemerintah daerah, dan sektor transportasi.
Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim, Rahmat Hernowo mengungkapkan, sebagain besar wilayah Indonesia bagian timur belum memiliki jaringan yang merata.
“Ini sebetulnya berangkat dari demand dan supply. Telekomunikasi mau menyediakan kalau ada demand yang kuat,” kata Rahmat, Senin (30/9/2019) siang.
Tetapi pemerintah tak kehabisan akal. Pemerintah mengawali program ini dalam program bantuan sosial. Melalui Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Departemen Komunikasi dan Informatika, pemerintah menggunakan perangkat EDC offline.
Bentuknya berupa data ditanamkan di EDC. Kemudian EDC itu dibawa ke daerah yang tidak memiliki jaringan.
“Tapi ketentuan dari kami. Dari OJK juga. Data ini harus disetel H+1. Paling lambat. Misalnya ditransaksikan hari ini. Besok sudah harus disetel di rekening induknya. Sehingga EDC ini harus dibawa pulang lagi,” jelasnya.
Kata Rahmat cara ini memiliki beragam tantangan. Pihaknya pernah mencobanya di Kalimantan Selatan (Kalsel). Untuk mencapai desa yang dituju memerlukan waktu berjam-jam.
“Sementara di sana, populasinya 300 orang. Kemudian yang bisa menerimanya sekitar 40 kepala keluarga penerima,” ungkapnya.
Secara umum lanjut Rahmat, pemerintah harus menyediakan ekosistem untuk menerapkan elektronifikasi transaksi keuangan. Jika tidak terbentuk ekosistem, maka program ini akan sulit diterapkan.
“Bukan berarti tidak bisa. Bisa dilakukan. Dengan edukasi. Supaya (masyarakat, red.) paham,” sebutnya. (qn/boy)