Dijadwalkan 26 Februari

TANJUNG SELOR, DISWAY - Surat keputusan (SK) pelantikan bupati dan wakil bupati Bulungan maupun Tana Tidung, hasil Pilkada Serentak 2020, diakui Sekprov Kaltara Suriansyah, belum diterima hingga Selasa (23/2).

Namun demikian, pelantikan bupati dan wakil bupati dua kabupaten itu, untuk sementara dijadwalkan pada 26 Februari mendatang. "Jika SK itu kita terima sebelum 26 Februari 2021, maka kita bisa melaksanakan pelantikan di tanggal itu," kata Suriansyah, Selasa (23/2). Menurut Suriansyah, ditetapkan jadwal sementara pada 26 Februari, karena melihat sejumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada 2020 lalu, akan dilakukan pelantikan kepala daerahnya pada 26 Februari. Ia juga mengatakan, Pemprov Kaltara terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain terkait jadwal pelantikan, juga terkait mekanisme atau tata cara pelantikan. Karena dilaksanakan di tengah pandemik COVID-19. Lanjut Suyansyah, jika pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan secara virtual, maka kepala daerah yang akan dilantik, tidak perlu hadir ke ibu kota Kaltara. Hanya mengikuti dari daerah masing-masing. “Kalau kami diberi izin menggelar tatap muka. Kami siap melaksanakan dengan catatan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga, tidak terjadi klaster pelantikan nantinya," ujarnya. Dilansir Liputan6.com, Kemendagri memastikan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2020, akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, dilakukan Februari ini. "Rencana awal, tanggal 26 (Februari)," kata Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, Rabu (17/2) lalu. Diperkirakan ada 170 kepala daerah yang akan dilantik pada tahap awal pada bulan ini. Akmal mengatakan, untuk pelantikan tahap kedua, yakni daerah yang sengketanya berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan diputus pada 24 Maret mendatang. "Ditambah dengan 13 daerah yang habis (jabatannya) di bulan Maret, ditambah dengan 17 yang habis di April, akan dilantik di akhir April," ujarnya. Sedangkan tahap ketiga pelantikan, akan digelar akhir Juni. Daerah-daerah tersebut, ialah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di Mei dan Juni. "Ada pilihannya, Juni atau 1 Juli,” ujarnya. */ZUH/REI