Pemerataan Jaringan Terkendala Anggaran

TANJUNG REDEB, DISWAY – Akses jejaring telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau wilayah di Kabupaten Berau. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Berau, terdapat 28 lokasi blank spot dan 29 berstatus memiliki sinyal lemah.

Kondisi itu menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD Berau, Sarifatul Syadiah. Ia menyampaikan, keterbukaan data bersifat penting guna pengoptimalkan pemerataan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Berau. Kendati diakuinya, tidak mudah. “Karena permasalahan jaringan selalu menjadi pembahasan saat Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Salah satu poin yang dikeluhkan,” katanya kepada Disway Berau, Senin (22/2). Sari -sapaan akrabnya, sangat menyayangkan Diskominfo mendapatkan peringkat tiga untuk anggaran terendah, hanya sekira Rp 2 miliar. Padahal, peran sangat besar mewujudkan pemerataan jaringan. “Kami akan kembali melakukan pertemuan dengan Diskominfo untuk permasalahan anggaran. Namun, setelah ada rincian baru mengenai wilayah yang belum terjangkau jaringan,” ujarnya. Sementara, Ketua Komisi III DPRD Berau, H Saga menyampaikan, rasa khawatir dan miris dengan permasalahan jaringan di Kabupaten Berau. Apalagi di tengah pandemik COVID-19, segalanya dituntut serba daring. Salah satunya pembelajaran sekolah. Meskipun, sekolah di perkampungan dapat dibuka dengan catatan kasus nihil. Namun, rasa khawatir tetap menghantui orangtua murid akan virus yang merebak dari Wuhan, Tiongkok. “Jika ada jaringan yang bagus dan merata, hal itu tidak perlu dilakukan. Sebaiknya belajar secara daring saja. Meskipun tidak gampang,” sebutnya. Pihaknya telah memperjuangkan pengadaan jaringan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Syaratnya kelengkapan data daerah yang belum terjangkau jejaring telekomunikasi. “Kami tidak menjanjikan banyak dana, tetapi harus ada penguatan dana. Jadi minta dukungan dengan kelengkapan data yang akurat dari Diskominfo,” katanya. Pihaknya saat ini, tengah mengupayakan payung hukum penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk  penyediaan alat bantu jaringan. Skema lainnya, dengan melibatkan pihak ketiga yang berinvestasi di wilayah kerja masing-masing. Kepala Dinas Kominfo Berau, Susila Harjaka menyampaikan, realisasi pemerataan jaringan di Kabupaten Berau terkendala anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya mengandalkan bantuan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dari pemerintah pusat.  Dimana, tahun 2019 sebanyak 23 buah dan 13 buah di 2020. “Kami terus mengusulkan untuk pengadaan alat bantu jaringan,” terangnya. Sejauh ini, pihaknya menyarankan pemerintah kampung untuk membuka repeater dengan akses jangkauan yang luas dengan mengalokasikan anggaran berkisar Rp 300-400 juta. Namun, usulan itu masih memerlukan dasar hukum. “Meskipun mahal, tetapi pemakaian akan berguna untuk jangka yang sangat panjang dan jangkauannya luas,” pungkasnya. *RAP/JUN